PanturaNews (Tegal) - Sejumlah tuntutan Front Pemberantasan Korupsi (FPK) Kota Tegal yang beredar saat gelar demontrasi, Kamis 17 Pebruari lalu, akan dibahas dalam forum dengar pendapat antara eksekutif dan legislative di kantor DPRD Kota Tegal, Jawa Tengah, Rabu 23 Pebruari 2011.

Hal itu dikatakan Wakil Ketua DPRD Kota Tegal, Teguh Iman Santoso SH, Selasa 22 Pebruari 2011 di kantornya.

“Kemungkinan sebagian atau beberapa dari tuntutan para pendemo yang tergabung dalam FPK, akan dimasukan dalam agenda pembahasan di tingkat rapat dengar pendapat antara Pemkot dan DPRD. Akan tetapi dalam forum ini kami tidak menghadirkan perwakilan dari FPK,” ujar Teguh.

Hal senada disampaikan Walikota Tegal, H Ikmal Jaya SE Ak. Menurutnya, dalam rapat dengar pendapat akan ada banyak hal yang dibahas, termasuk mengenai sebagian tuntutan FPK.

Seperti diberitakan PanturaNews sebelumnya, puluhan massa mahasiswa dari komponen BEM Universitas Pancasakti (UPS) Tegal, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Persatuan Mahasiswa Islam Indoinesia (PMII), KAMMI, Sapma Pemuda Pancasila, IMM, Ikatan Alumni FISIP UPS, LSM Amuk, LSM Humanis, DPC Serikat Pekerja Nasional dan BAKIN Kota Tegal yang tergabung dalam Front Pemberantas Korupsi (FPK), Kamis 17 Pebruari 2011, menggelar aksi demo di halaman Gedung DPRD Kota Tegal, Jawa Tengah.

Mereka mengusung Sembilan isyu kebijakan maupun kegiatan yang cenderung berpotensi korupsi itu antara lain, Pengadaan mobil dinas bagi DPRD, Penyelewengan dan penyimpangan dana penyertaan modal untuk PDAM, pembayaran gantirugi kasus Pasar Pagi, status tersangka Sekda Kota Tegal yang terindikasi penggelapan dana setoran sewa kios Pasar Pagi, pelaksanaan Bintek DPRD yang memakan anggaran sampai Rp 8 miliar, pembangunan gedung DPRD, penerapan UMK buruh yang tidak sesuai aturan, proyek Bencana Alam yang cenderung untuk bancakan dan persoalan Beras Gratis.