PanturaNews (Brebes) - Masyarakat dari berbagai kalangan menilai pemerintah tidak serius menangani proyek pembangunan gedung DPRD Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Pasalnya, hingga kini gedung wakil rakyat yang tekena musibah kebakaran pada 2008 lalu, belum juga direalisasikan alias molor.

Padahal dari Pemkab Brebes bersama DPRD sudah membahasnya. Bahkan sudah diambil kesepakatan bahwa rencana pembangunan gedung DPRD Brebes akan dimulai pada bulan Januari 2011 dengan pelaksanaan lelang. Namun, hingga memasuki pertengahan bulan Pebruari 2011 ini, rencana itu tak kunjung dilaksanakan.

Sekretaris DPRD Kabupaten Brebes, Sri Teguh Pambudi saat dikonfirmasi PanturaNews, Rabu 16 Pebruari 2011, di ruang kerjanya mengatakan alasan molornya pembangunan gedung DPRD Brebes karena masih ada kekurangan dokumen-dokumen, seperti kelengkapan administrasi.

"Setelah dilengkapi semua, Insya Allah rencana pembangunan gedung DPRD akan dimulai dengan lelang tender," ujarnya.

Kapan rencana pelalangan ini akan dilaksanakan, kata Pambudi, jika tidak ada hambatan dilaksanakan dalam bulan Pebruari 2011. "Adapun berapa nilai anggaran pembangunan gedung DPRD ini, sebaiknya tanyakan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang ditunjuk, yaitu H. Sukhaemi," ucapnya.

Sukhaemi saat dikonfirmasi mengatakan anggaran pembangunan gedung DPRD Brebes mencapai Rp 9,5 miliar dari APBD 2010. Dikatakannya, kontruksi untuk pembangunan gedung DPRD Brebes akan dibuat dengan dua lantai.

"Proses pelelangannya akan menggunakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) atau dikenal dengan e-Procurement, yang berkaitan tentang pengadaan pelelangan barang dan jasa kontruksi pemerintah," jelasnya.

Ditambahkan, pelelangan sistem LPSE, untuk mengantisipasi kecurangan proyek-proyek pembangunan yang disalahgunakan oleh para rekanan, dan terbebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Sementara Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Brebes, Hery Fitriansyah menjelaskan, molornya pembangunan gedung DPRD itu sebagai rumor yang lumrah karena melihatnya dari sisi anggaran yang cukup besar, sehingga terkadang ada yang numpangi lagi dengan kepentingan yang sifatnya politis.

Pelaksanaan pembangunan gedung DPRD jangan sampai timbul masalah dibelakang hari. Karena itu, harus ada kajian konstruksi untuk bangunan gedung dua lantai ini yang betul-betul memenuhi standar teknis.

"Bayangkan kalau mutu hasil bangunannya tak memenuhi standar, cepat rusak misalnya, nanti apa kata masyarakat kita. Karena anggaran proyek cukup besar, maka sebaiknya dilelang secara terbuka. Jangan sampai timbul kesan adanya titipan atau pengkondisian seperti yang dibicarakan di luar," tutur Hery.