PanturaNews (Pemalang) – Kosongnya kursi Sekretaris Daerah (Sekda) definitif di Kabupaten Pemalang sukses memantik sorotan tajam dari kalangan wakil rakyat. 

DPRD Pemalang mendesak agar panglima birokrasi yang baru nanti bukan cuma duduk manis menjalankan rutinitas, tapi harus bisa ngegas program pembangunan, terutama mendongkrak Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masih tiarap.

Anggota DPRD Pemalang, Noor Rosyadi, blak-blakan meminta momentum pengisian jabatan Sekda definitif ini dijadikan ajang bersih-bersih dan kejar setoran untuk memperbaiki indikator pembangunan yang melorot.

Pasalnya, politisi PKB ini membeberkan fakta pahit bahwa dalam hampir sepuluh tahun terakhir, IPM Kabupaten Pemalang betah nangkring di papan bawah se-Jawa Tengah. 

Salah satu rapor merah yang paling disorot adalah rata-rata lama sekolah warganya yang mentok di angka 6,5 tahun alias setara tidak lulus SMP.

"Kondisi ini sudah jadi alarm keras! Sekda itu motornya birokrasi. Jadi nanti harus berani ambil langkah luar biasa, 'out of the box', buat mendongkrak sektor pendidikan, kesehatan, sampai daya beli masyarakat," tegas Noor Rosyadi kepada awak media.

Noor menambahkan, jabatan Sekda punya posisi sakral untuk mengomandoi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Oleh karena itu, sosok yang terpilih haram hukumnya jika hanya dijadikan pajangan atau sekadar tukang stempel kebijakan.

"Masyarakat gak butuh rutinitas yang itu-itu aja. Sekda baru harus punya taji, punya inisiatif, dan kreatif menterjemahkan program daerah biar dampaknya langsung dirasakan wong cilik," cetus Noor.

Pihak legislatif berharap proses pengisian jabatan tertinggi di ASN Pemalang ini tidak lelet. Sebab, jika kursi Sekda terlalu lama dibiarkan kosong tanpa pejabat definitif, roda pemerintahan di khawatirkan bakal loyo dan menghambat program-program strategis daerah.

"Penetapan Sekda definitif ini harus jadi titik balik. Pemalang harus keluar dari zona ketertinggalan dan siap bersaing dengan daerah lain," pungkasnya.