PanturaNews (Brebes) – Gerakan pemekaran wilayah di Jawa Tengah bagian selatan diguncang isu miring. Sekretaris Komite Percepatan Pemekaran Kabupaten Brebes (KPPKB), Agus Sutiono, secara mengejutkan menyatakan mundur dari jabatannya pada Sabtu, 10 Januari 2026. 

Ia menuding adanya praktik transaksional yang mengubah marwah perjuangan rakyat menjadi ladang bisnis oknum tertentu.

“Saya melihat arah perjuangan ini sudah tidak murni lagi. Ada indikasi kuat bahwa isu pemekaran sengaja dikapitalisasi untuk kepentingan bisnis dan keuntungan pribadi pihak-pihak di dalam komite,” ujar Agus.

Selain isu komersialisasi gerakan, Agus menyoroti masuknya simbol birokrasi ke dalam tubuh komite. Kehadiran logo Pemerintah Daerah (Pemda) dalam berbagai atribut KPPKB dinilai sebagai bentuk intervensi yang merusak independensi organisasi. 

Menurutnya, komite seharusnya berdiri sebagai representasi suara rakyat, bukan kepanjangan tangan penguasa atau alat politik formal.

“Masuknya logo Pemda itu sinyal buruk. Kemandirian kita tergadai. Perjuangan bottom-up yang kita bangun sejak awal kini seolah-olah dikooptasi oleh kepentingan birokrasi,” tegasnya.

Keputusan Agus untuk hengkang ditegaskan melalui surat pernyataan resmi yang ditujukan kepada Ketua Komite dan masyarakat Brebes Selatan. 

Ia menyebut langkah ini adalah bentuk tanggung jawab moral agar tidak ikut terseret dalam praktik yang menurutnya mencederai kepercayaan publik.

Meskipun keluar dari struktural KPPKB, Agus memastikan dirinya tidak akan berhenti mengawal wacana otonomi daerah Brebes Selatan. Namun, ia berjanji akan menempuh jalur lain yang dianggapnya lebih bersih dan transparan.

“Saya tetap pejuang pemekaran, tapi tidak di wadah yang sudah terkontaminasi kepentingan pragmatis. Rakyat Brebes Selatan butuh keadilan, bukan komoditas politik,” pungkas Agus.