PanturaNews (Brebes) — Pemerintah Kabupaten Brebes melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) mengidentifikasi tiga fokus kerentanan utama yang berpotensi mengganggu harmoni sosial dan stabilitas daerah. 

Isu tersebut meliputi masalah struktural kemiskinan, pelestarian budaya lokal, dan potensi polarisasi keagamaan.

Temuan ini mengemuka dalam Forum Group Discussion (FGD) Ketahanan Sosial, Budaya, dan Agama di Brebes, Rabu (19/11/2025). 

FGD tersebut dihadiri unsur Forkopimda, lembaga vertikal, tokoh agama, dan perwakilan aliran kepercayaan setempat.

Kepala Badan Kesbangpol Brebes melalui Sekretarisnya Moch. Reza Prisman, mengatakan bahwa FGD ini merupakan bagian dari fungsi strategis Kesbangpol sebagai simpul koordinasi dan deteksi dini kerawanan.

Reza merinci beberapa isu yang masuk dalam agenda prioritas penanganan. Dalam aspek sosial, tantangan utama adalah kemiskinan, pengangguran terbuka, serta rendahnya rasa kebersamaan sosial di kalangan pemuda yang rentan memicu gesekan. 

Sementara itu, di sektor agama, masalah radikalisme dan potensi polarisasi keagamaan menjadi perhatian utama.

”Kebijakan ketahanan harus bersifat preventif dan kolaboratif antar-lembaga. Kami menetapkan tiga prioritas intervensi: pengentasan kemiskinan, upaya pelestarian budaya dan kearifan lokal, serta penguatan peran santri dan tokoh agama dalam menghadapi potensi polarisasi,” ujar Reza.

Persoalan Rumah Ibadah

Dari sektor agama, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Brebes, M. Supriyono, melaporkan bahwa upaya pencegahan konflik sudah dilakukan secara optimal. 

Ia mengapresiasi kecepatan Kejaksaan dan komunitas intelijen daerah dalam meredam potensi konflik, seperti yang nyaris terjadi terkait gesekan antarkelompok agama.

Namun, Supriyono menekankan bahwa pekerjaan rumah (PR) yang belum terselesaikan adalah isu pendirian rumah ibadah bagi umat non-muslim. 

Hal ini memerlukan koordinasi dan solusi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mengacu pada regulasi yang berlaku.

Di sisi lain, Ketua Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Brebes, Moh. Iqbal, menjamin kerukunan antar-etnis di Brebes terjaga. Dimana gesekan yang terjadi umumnya bersifat pribadi atau ekonomi. 

Iqbal menggarisbawahi pentingnya integrasi kebijakan publik dengan aspirasi masyarakat, terutama dalam pelibatan pemuda untuk pembangunan.

Narasumber dari Lembaga Psikolog Wiss Indonesia, Prof. Dr. Imamudin, M.Psi. menambahkan, solusi terhadap masalah sosial harus didasari oleh logika yang diperkuat oleh empati, sebagai kunci stabilisasi.

FGD tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa seluruh elemen masyarakat dan lembaga diminta aktif memberikan input (inventarisasi masalah) kepada Kesbangpol Brebes. 

Data ini akan menjadi basis perumusan kebijakan yang lebih terukur dalam menjaga stabilitas sosial, budaya, dan agama di wilayah Brebes.