PanturaNews (Tegal) - Gerakan Masyarakat Tegal Bersatu (GMTB) menggelar aksi di Jalan Pancasila, Kota Tegal, Senin 20 Maret 2023. Mengkritisi kenaikan tarif PDAM 20 persen dan tarif 0-10 kubikmeter yang harus dibayar 10 kubikmeter.

Koordinator aksi, Fauzan Jamal dalam orasinya minta tangguhkan kenaikan tarif PDAM karena kebijakan tersebut belum final hanya mendasari SK Wali Kota Tegal Nomor 539/013/2023, tertanggal 26 Januari 2023 yang notabene belum ada konsideran hirarki hukumnya.

"Semestinya sebelum diterbitkan SK Walikota harus ada kajian tentang Permendagri Nomer 21/2020, oleh bagian hukum kemudian diusulkan ke Kemenkumham, setelah disetujui baru diterbitkan SK.Walkota," tegas Fauzan Jamal.

Menurutnya, pelanggan yang sudah membayar dengan tarif naik terhitung mulai awal Februari 2023, untuk dikembalikan sisa pembayarannya.X

Fauzan menilai kenaikan tarif itu sepihak tanpa sosialisasi ke pelanggan. 

"Sosialisasi hanya dilakukan di kecamatan dan kelurhan, sehingga mengagetkan dan meresahkan pelanggan," tegas Fauzan.

Menurut Fauzan, kenaikan tarif hanya untuk menutupi kebocoran, sedangkan tingkat kebocoran yang terjadi karena tidak profesionalan PDAM dalam mengelola dan pengawasan yang lemah. 

"Tidak seharusnya dibebankan kepada pelanggan dengan cara menaikan tarif yang tidak wajar. Ada 2 pilihan yaitu turunkan tarif apa direktur turun," tegasnya.

Sementara aktifis lain, Wiwiko mengkritisi soal galian saluran PDAM yang tidak urug kembali, sehingga merusak jalan.

"Saya menyayangkan kinerja petugas di lapangan yang tidak mengurug kembali galian perbaikan saluran, padahal itu sudah ada anggarannya, bagaimana ini," pungkas Wiwiko.

Kasubag perencanaan PDAM Heri Nurdin mengatakan, direktur sedang keluar kantor. Terkait aspirasi masyarakat nanti akan disampaikan kepada pimpinan. 

"Soal kebijakan nanti akan disampaikan oleh pimpinan," ujar Heri.