PanturaNews (Tegal) - Dampak dari pandemi Covid-19, ada beberapa kabupaten pelajar SMP atau SMA mangajukan permohonan dispensasi nikah karena hamil di usai sekolah. Serta meningkatnya kasus kriminalitas yang melibatkan pelajar sebagai pelaku. Hal itu dampak negatif dari pembelajaran jarak jauh (PJJ).

Hal itu disampaikannya Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqihdalam workshop pendidikan bertema Optimalisasi Peran Pendidikan Karakter untuk Siswa Pendidikan Menengah di Hotel Plaza Tegal, Kamis 09 Maret 2023. Fikri juga menyoroti, kemerosotan karakter para pelajar SMP atau SMA di Indonesia. Acara Workshop dihadiri Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal, Dewi Umaroh.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih mengatakan, ada dua hal yang dikeluhkan atas dampak pembelajaran jarak jauh (PJJ) saat pandemi Covid-19. Yaitu pembelajaran praktek tidak bisa dilakukan dan tidak bisa optimalnya pendidikan karakter. 

Menurut Fikri, problematika saat ini banyak pelajar yang juga merupakan anak di bawah umur berhadapan dengan hukum. Seperti kasus asusila hingga kriminalitas berupa pembunuhan. 

"Kemarinkan begitu pandemi selesai, di beberapa kabupaten/kota tejadi pengajuan dispensasi nikah secara massal.

Mereka mengajukan dispensasi nikah meskipun baru SMP atau SMP. Ini tentu problematika yang tidak ringan, ini serius," kata Fikri yang merupakan anggota DPR RI dari Fraksi PKS.

Fikri menjelaskan, Komisi X DPR RI saat ini sedang membahas beberapa hal yang berkaitan dengan peningkatan pendidikan karakter. Pertama terkait upaya meningkatkan kompetensi guru sebagai pendidik karakter. 

Hal ini penting karena pendidikan karakter sudah menjadi amanat dari UUD 1945 dan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

"Pendidikan karakter ini sebenarnya kesadaran sudah lama, tapi memang implementasinya yang bervariasi. Ini perlu diskusi, karena tidak bisa jika pendidikan karakter hanya mengandalkan pelajaran agama, sementara pelajaran Agama hanya 2 jam pelajaran bisa apa. Tetapi bisa dari sejarah, bahasa, kewarganegaraan, dan pelajaran lainnya," ungkapnya. 

Kemudian menurut Fikri, Komisi X DPR RI juga mendesak Kemendikbud Ristek RI untuk membuat konsep pendidikan karakter yang lebih riil.

Sehingga tidak hanya sebatas dorong kata-kata bahwa pendidikan karakter ataupun character building itu penting. Tetapi harus diwujudkan dalam konsep riil. 

Fikri pun mengaku tidak setuju adanya usulan penghapusan pelajaran sejarah. Sebab, banyak juga anak-anak yang kemudian memiliki karakter baik karena menyukai pelajaran sejarah, seperti mengidolakan sosok Jenderal Soedirman.

"Maka perlu didiskusikan, diformulakan sehingga lebih riil tentang konsep pendidikan karakter. Tidak ngawang-ngawang, tidak sebatas statment pendidikan karakter itu penting," pungkasnya.