“Kalau anggaran dari Kemenparekraf terbatas, lalu anggaran siapa? Anggaran APBD?,”

PanturaNews (Tegal) - Paradigma wisata saat ini telah berubah. Jika dulu mengedepankan kuantitas, maka sekarang yang dikejar adalah kualitas. Wisatawan tidak mencari tempat yang ramai, tapi mencari yang bersih, indah aman dan sehat.

“Paradigma wisata sudah berubah. Jika dulu kuantitas, maka sekarang adalah kualitas,” kata Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dr. H. Abdul Fikri Faqih.

Hal itu dikatakan Politisi PKS dari Dapil Jawa Tengah IX yang meliputi Kota-Kabupaten Tegal dan Kabupaten Brebes ini, sebelum membuka Sosialisasi Peningkatan Kualitas Pengelolaan dan Jejaring Desa Wisata di Ball Room Premiere Hotel Kota Tegal, Rabu 12 Oktober 2022.

Sosialisasi dengan peserta Pengelola Desa Wisata, Pengelola Homestay dan Kelompok  Sadar Wisata (Pokdarwis) itu, digelar bersama Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf).

“Di Kota Tegal bisa mengembangkan kampung tematik. Misalnya pengembangan di sekitar lokasi yang banyak bangunan bersejarah,” ujar Fikri.

Seharusnya, menurut Fikri, memang ada diskusi dari pelaku ekonomi kreatif untuk membangkitkan ke arah pengembangan potensi itu yang pada akhirnya bekerjasama dengan pemilik dan Pemerintah Daerah.

"Dalam pengembangan tidak bisa sendiri-sendiri, harus ada kolaborasi," tegasnya.

Jadi, lanjut Fikri, karena keterbatasan anggaran maka program desa wisata saat ini fokus pada pengelolaan terhadap yang sudah ada. Sementara anggaran dari Kemenparekraf masih terbatas.

“Karena itu, harus ada kolaborasi. Kalau anggaran dari Kemenparekraf terbatas, lalu anggaran siapa? Anggaran APBD?,” tuturnya.

Fikri meyakini, anggaran APBD (daerah) untuk peningkatan kualitas pengelolaan wisata masih bertepuk sebelah tangan, masih melihat dengan kaca mata yang tidak begitu terang.

“Jadi masih hanya slogan, bahwa pariwisata dan ekonomi kreatif ini merupakan harapan baru. Tapi faktanya, daerah masih belum rela mengalokasikan anggaran yang besar,” ungkapnya.

Hal itu, kata Fikri, karena idenya memang masih kurang. Kepala Dinas Pariwisata harus punya ide yang banyak.

“Mudah-mudahan, nanti akan ada revisi Undang Undang Pariwisata,” tandasnya.

Sementara di tempat terpisah, Direktur Pengembangan Destinasi I Kemenparekraf, Dr. Wawan Gunawan, S.Sn, MM mengatakan dalam pengelolaan desa wisata yang pertama adalah kesadaran masyarakat, disamping komitmen dari pemerintah daerah bagaimana upaya-upaya yang harus dilakukan.

“Pengembangan desa wisata ini dampaknya bisa mempercepat peningkatan ekonomi masyarakat dan menggerakkan ekonomi masyarakat, ekonomi kerakyatan,” ujarnya.

Sedangkan terkait anggaran, karena anggaran Kemenparekraf terbatas, maka perlu adanya kerja sama pihak-pihak terkait. Misalnya untuk membangun jalan, Kementrian PUPR yang membangun.

“Untuk membangun jaringan internet misalnya, Kementrian Kominfo yang membangun untuk percepatan komunikasi dan lain sebagainya,” tutur Wawan Gunawan.