PanturaNews (Tegal) – Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono tidak hadir dalam rapat dengar pendapat (RDP) DPRD Kota Tegal, Rabu 03 Maret 2021. Semua fraksi setuju RDP akan dijadwal ulang. RDP terkait kisruh wali kota Dedy Yon dan wakil wali kota M Jumadi.

Ketua DPRD Kota Tegal, Jawa Tengah, Kusnendro mengatakan, tujuan RDP untuk mendengar langsung penjelasan dari wali kota dan wakil wali kota terkait kabar perseteruan yang belakangan mencuat ke publik. Sehingga dengan harapan, ketidakharmonisan keduanya agar jangan sampai mengganggu jalannya roda pemerintahan.

“Substansinya terkait pelayanan masyarakat. Apabila orang nomor 1 dan 2 tidak akur pasti akan terdampak pada pelayanan masyarakat,” kata Kusnendro.

Kusnendro sudah berusaha menelepon wali kota, namun belum ada respons. Akhirnya semua fraksi setuju  untuk menjadwal ulang RDP.

“Soal alasan kenapa tidak hadir saya tidak tahu..Selanjutnya kita akan berunding lagi dengan anggota untuk menjadwalkan ulang RDP,” katanya.

Ketua Fraksi Partai Gerindra Sisdiono Ahmad mengatakan Partai Gerindra sebagai partai pengusung menyayangkan ketidakhadiran wali kota. Dia menyebut wali kota kurang menghargai undangan DPRD.

“RDP tadi gagal karena wali kota tidak datang. Saya menyayangkan ketidakhadiran wali kota, tanpa pemberitahuan berarti kurang menghargai undangan ketua DPRD,” kata Sisdiono.

Sisdiono menambahkan, pihaknya ingin mendengarkan langsung di mana duduk persoalan kabar perseteruan kedunya sebagaimana yang diberitakan baik di media sosial (medsos) ataupun media masa.

“Kita ingin tahu duduk persoalannya, karena memang belum ada kejelasan. Yang ternyata ada laporan polisi dari wali kota ke wakilnya, maka kita menilainya ini persoalan serius,” kata Sisdiono.

Sisdiono berharap, persoalan antara keduanya jangan sampai mengganggu pelayanan publik. Pasalnya, ada jajaran birokrasi di bawahnya agar selalu kompak jangan sampai terkotak-kotak.

“Sesuai undang-udang, wakil wali kota sebagai pembantu wali kota, apalagi gubernur sudah mendamaikan ya sudah damai saja demi jalannya pemerintahan,” pungkasnya.