PanturaNews (Brebes) - Pemerintah Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, diminta untuk memperhatikan kondisi infrastruktur jalan kabupaten. Pasalnya kondisi jalan kabupaten yang mengalami kerusakan sangat berpengaruh pada kesejahteraan warga.

Hal itu mengemuka saat kegiatan Musrenbang tingkat Kecamatan Bantarkawung, pada Kamis 14 Februari 2019. "Kami berharap jalan-jalan kabupaten yang rusak segera diperbaiki dan menjadi prioritas utama," kata Nafsin, peserta Musrenbang yang juga Kepala Desa Cibentang.

Kondisi jalan yang rusak, berdampak pada perekonomian warga. Akses transportasi menjadi sulit dan biayanya tinggi, sehingga menghambat mobilitias pereokonomian warga.

"Ongkos transportasi menjadi mahal dan itu sangat memberatkan warga," ujar Nafsin.

Selain jalan kabupaten, jalan poros desa yang pemeliharaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten (Pemkab) juga harus diperhatikan. Saat ini banyak jalan pros yang rusak dan pemerintah desa tidak dapat menganggarkan untuk perbaikan, karena terbentur aturan.

"Jalan poros yang menjadi akses mobilitas perekonomian warga juga perlu diperbaiki oleh Pemkab," kata Kades Terlaya, Ujang Muhaimin.

Menanggapi usulan tersebut, Ketua DPRD Brebes H Iliya Amin mengatakan, secara bertahap jalan kabupaten dan jalan poros yang rusak akan dilakukan perbaikan. Seperti jalan kabupaten ruas Cikamuning-Kebandungan tahun 2019 ini mendapat alokasi anggaran untuk pembangunan sebesar Rp 1 Milyar.

"Jalan Cikamuning-Kebandungan tahun ini dibangun juga jalan lainnya, masyarakat tidak perkhawatir," ujarnya.

Dikatakan, DPRD akan terus mengawal aspirasi masyarakat, terutama yang menyangkut hajat hidup dan untuk kesejahteraan masyarakat.

"Kami dari DPRD akan mengawal dan mendorong Pemkab untuk melakukan perbaikan-perbaikan jalan yang rusak," kata Iliya Amin yang berasal dari Kecamatan Bantarkawung ini.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Brebes, Sudono yang hadir pada kegiatan Musrenbang itu mendorong agar Pemerintah Desa dapat menggunakan Dana Desa dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan warganya.

Sesuai aturan DD agar dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan warga. Perencanaan sebaik mungkin bukan hanya untuk fisik saja tapi juga untuk pemberdayaan ekonomi dan warga.

"Manfaatkan untuk pemberdayaan dan juga fisik, dan kalau ada jalan yang tidak dapat dibangun dengan DD, biar kami dari DPRD yang akan perjuangkan untuk dianggarkan oleh Pemkab," kata Sudono yang juga asal Bantarkawung ini.

Kegiatan Musrenbang dipandu langsung oleh Camat Bantarkawung Sumarno. Pada kegiatan tersebut dibahas 10 usulan prioritas itngkat kecamatan. Selain itu juga beberapa usulan prioritas desa.

Musrenbang diikuti oleh para Kades dan BPD serta pejabat terkait Kecamatan Bantarkawung. Hadir pula anggota DPRD Brebes dari Bantarkawung, H Abdul Gofir serta lainnya.