PanturaNews (Brebes) - Keinginan warga secepatnya diaksanakan pemekaran Kubupaten Brebes, Jawa Tengah, sangat kuat. Hal itu terlihat dari antusiasme warga yang mendukung dan siap menghadiri tasyakuran pemekaran Kabupaten Brebes, malam nanti Sabtu 10 Maret 2018.

Panitia tasyakuran Jefry Arsya Roby menyatakan, diperkirakan ribuan warga dari berbagai elemen di Kecamatan Bumiayu, Sirampog, Tonjong, Paguyangan, Bantarkawung dan Salem, telah menyatakan kesiapannya menghadiri melalui grup Whatsapp “Komite Pembentukan Kabupaten Brebes Selatan”.

"Diperkirakan ada seribuan yang akan hadiri acara tasyakuran, yang bertempat di Aula Kantor Kecamatan Bumiayu," katanya.

Menurutnya, acara digelar sebagai bentuk syukur masyarakat atas hasil kajian ilmiah tim Universitas Diponegoro (Undip) yang menyebutkan Brebes bagian selatan layak menjadi kabupaten tersendiri.

"Acaranya akan diisi antara lain dengan pemaparan hasil kajian ilmiah oleh Ketua Presidium Pemekaran Kabupaten Brebes drg Rozikin dan doa bersama," kata Jefry.

Dikatakan, acara yang semula direncanakan di gedung Pendopo Eks Kawedan Bumiayu digeser ke Aula Kecamatan Bumiayu. Hal iti mengingat Eks Kawedanan jauh hari sudah dibooking kegiatan klub motor.

”Untuk mengantisipasi cuaca, kita pasang layos dan kursi tambahan di luar aula. Semoga tidak hujan,” kata Jefry.

Antusias dan dukungan masyarakat jug nampak dari adanya dukungan pembiayaan kegiatan tasyakuran, berupa dari sumbangan sukarela dari berbagai lapisan masyarakat.

”Hingga sore ini sumbangan masih mengalir. Perolehan total sumbangan akan disampaikan saat kegiatan," ungkap Jefry.

Seperti diketahui, Proses kajian akdemis terhadap rencana pemekaran kabupaten untuk wilayah Brebes bagian selatan oleh Tim Undip Semarang telah selesai.

Sekretaris Daerah (Sekda) Brebes, Emastoni Ezam menyatakan dengan selesainya kajian tersebut wilayah Brebes Selatan berpotensi menjadi kabupaten sendiri.

 "Sudah selasai, Tim kajian ini menyediakan data-data terkait indikator apakah Brebes Selatan sudah bisa atau mampu menyelenggarakan kabupaten atau pemerintahan sendiri," katanya kepada wartawan.

Menurutnya, kajian akademis itu nantinya dapat digunakan sebagai acuan untuk mengusulkan ke pemerintah pusat soal pemekaran. Pihaknya akan segera mengirimkan usulan termasuk hasil kajian akademis itu ke Kementerian Dalam Negeri (Kemandagri).

"Hasil kanjian ini belum final, karena keputusan final ada di pemerintah pusat. Kami hanya perantara atau menyampaikan aspirasi dari masyarakat," kata Emastoni.