PanturaNews (Brebes) - Warga Desa Kaliwlingi, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, mendesak Polres Brebes untuk menindaklanjuti laporan dugaan penyelewengan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2009 sebesar Rp 60 juta dan pungutan liar (Pungli) Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp 10 ribu yang dilakukan kepala desa (Kades) setempat, Edi Yulianto.  

"Kami perwakilan warga Desa Kaliwlingi minta kepada petugas agar Kades Edi Yulianto diseret ke proses hokum,” kata Darkum, salah seorang warga Desa Kaliwlingi kepada PanturaNews, Rabu 19 Mei 2010.

Menurutnya, perbuatan Edi sudah diluar dari kewenangannya. Bahkan, warga sudah muak dengan sikapnya yang tidak transparan dalam penggunaan ADD dan BLT yang sudah dikucurkan. Selain itu warga juga sudah tidak percaya lagi dengan kepemimpinannya.

Ditambahkan, selain diproses hukum, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Brebes juga segera menonaktifkan Edi dari jabatannya sebagai kades.

Terkait dengan hal tersebut, perwakilan warga Desa Kaliwlingi akan menemui Kepala Inspektorat Brebes, Kamis 20 Mei 2010 besok. Warga akan mempertanyakan kinerja Inspektorat terhadap laporan warga Desa Kaliwlingi yang sudah diserahkan.

Sementara menurut Asih, warga Dukuh Pandansari, Desa Kaliwlingi, menyayangkan Inspektorat atas pemanggilan dan pemeriksaan yang telah dilakukannya. Namun materinya berbeda dengan aduan yang dibuat oleh perwakilan warga Desa Kaliwlingi.

Ditegaskan, dalam aduan tersebut tidak ada nama H Rais Kadim selaku makelar tanah dan H Subarkah Kades Kaligansa Kulon, namun tiba-tiba mereka muncul. Padahal nama-nama yang disodorkan ke Inspektorat adalah warga Desa Kaliwalingi yang merasa dirugikan karena tanahnya diduga diserobot oleh Edi Yulianto dan Rais Kadim. Serta warga yang sudah membuat aktah tanah lewat Edi, tapi aktanya belum jadi. Padahal uang sudah diberikan sesuai permintaan.

Dalam hal ini warga menilai Inpektorat tidak independent, karena diduga mendapat tekanan dari Rais Kadim, agar tidak dinonaktifkan Edi sebagai kades.