PanturaNews (Brebes) - Musyawarah Cabang (Muscab) DPC Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, di gedung Korpri Brebes, Sabtu 16 Maret 2016, diwarnai aksi protes dan walk out oleh kadernya sendiri.

Pasalnya, muscab tidak dilakukan dengan musyawarah pemilihan, melainkan atas rekomendasi dari DPP. Bagi pengurus yang dianggap tidak menyetujui atas rekomendasi dari DPP itu, maka akan disingkirkan dari jajaran pengurus partainya.

Dari pantuan, awalnya pembukaan muscab tersebut berjalan lancar. Selain peserta masih tetap berada di dalam ruangan, pembukaan Muscab DPC Partai Hanura Kabupaten Brebes juga dihadiri Bupati yang diwakili Wakil Bupati Brebes, Narjo serta sejumlah pimpinan partai politik.

Namun, usai pembukaan muscab, muncul aksi protes oleh para peserta muscab itu sendiri. Mereka memprotes penyampaian pimpinan muscab yang hanya membacakan surat rekomendasi dari DPP Partai Hanura, jika Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Brebes terpilih, yakni kembali dipegang oleh Wahidin.

Lantaran aksi protes tersebut tidak digubris, para peserta muscab kemudian memilih meninggalkan ruangan untuk melakukan aksi walk out. Para peserta muscab mengaku kecewa, karena musyawarah seharusnya dilakukan dengan cara pemilihan, bukan atas dasar rekomendasi dari DPP.

Apalagi tidak ada laporan pertanggung jawaban dari kepengurusan lama, untuk dinilai apakah diterima atau ditolak oleh para peserta muscab.

Menanggapi hal itu, Ketua Panitia Muscab, Eko Sarwoto menjelaskan, bahwa partai Hanura mengenal istilah rekomendasi.

"Untuk itu hasil rekomendasi dari DPD maupun DPP, harus dijalankan untuk menjadi Ketua DPC. Jadi, bagi kader maupun pengurus yang dianggap tidak mendukung, maka bisa disingkirkan dari Partai Hanura," ujarnya.

Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Brebes, terpilih, Wahidin menambahkan, sistem rekomendasi adalah keputusan DPP yang dipimpin langsung oleh Wiranto.

"Jadi bukan semata mata hanya berlaku bagi DPC Partai Hanura Kabupaten Brebes saja, melainkan bagi DPC Partai Hanura daerah lain di Indonesia juga sama. Ini dilakukan untuk mengindari konflik di partai Hanura sendiri," tandasnya.