PanturaNews (Brebes) - Sebanyak 8.000 dari total 13.000 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Brebes, Jawa Tengah, ternyata berprofesi sebagai guru, baik guru negeri maupun swasta yang mendapatkan sertifikasi.

Namun, fakta di lapangan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) bidang pendidikan, ternyata tidak mampu mendongkrak percepatan cakupan IPM di wilayah yang berpenduduk terpadat kedua se Jateng setelah Cilacap ini. Hal itu terungkap dalam sebuah diskusi terfokus kebijakan pro rakyat, yang digelar di aula Bappeda Pemkab Brebes, Senin 9 Pebruari 2015.

Hadir dalam diskusi tersebut, anggota Komisi I dan III DPRD Brebes, unsur Kabid dan Kasubid di lingkungan Bappeda Brebes, perwakilan Tim Lodod dari group Facebook Celoteh Brebes Membangun (CBM), Forum Pendamping Anak (FPA), dan Keluarga Pelajar Mahasiswa Daerah Brebes (KPMDB).

Dalam diskusi tersebut Kepala Bappeda Pemkab Brebes, Ir Djoko Gunawan MT mengatakan, pada APBD 2015 ini alokasi dana bagi sertifikasi guru digelontorkan sebesar Rp 400 milyar. Itu masuk di anggaran tidak langsung, sehingga proporsi anggaran rutin di APBD menjadi naik drastis.

"Namun, anggaran sebesar Rp 400 milyar, yang masuk dalam anggaran tidak langsung itu dialokasikan juga bagi Alokasi Dana Desa (ADD). Mestinya ADD harus masuk di anggaran langsung, tapi terbentur dengan aturan Peraturan Dalam Negeri (Permendagri)," terang Djoko Gunawan.

Perwakilan anggota Komisi III DPRD Brebes, Wamadiharo mengatakan, mestinya alokasi anggaran APBD yang besar kepada Dinas Pendidikan (Disdik) Brebes harus memberikan dampak yang signifikan terhadap pendidikan.

"Ini kok kesannya biasa-biasa saja. Saya berharap Disdik setempat harus bekerja keras dalam upaya akselerasi percepatan IPM bidang pendidikan, agar Kabupaten Brebes tidak tertinggal dengan kabupatan/kota lain yang ada di Jateng," tuturnya.

Perwakilan Tim Lodod dari Grup FB CBM, Adi Assegaf mengatakan, besarnya dana yang digelontorkan bagi sertifikasi guru ternyata tidak optimal dalam mendongkrak IPM khususnya bidang pendidikan di Kabupaten Brebes. Contohnya angka putus sekolah di Kabupaten Brebes masih tinggi.

"Mestinya guru yang dapat sertifikasi bisa mendorong agar siswa tersebut tidak putus sekolah. Angka melek huruf usia produktif 13-45 tahun juga masih tinggi. Mestinya pula guru sertifikasi bisa urun andil agar bisa membaca dan menulis," paparnya.

Sementara perwakilan dari KPMDB, Eko Dhardhirjo menyampaikan apresiasi yang tinggi dengan ikut melibatkan KPMDB dalam kegiatan forum diskusi terfokus tersebut. Apalagi, banyak masalah yang terungkap dan belum teratasi secara maksimal.

"Ke depan KPMDB siap bekerjasama dengan Tim Lodod CBM untuk ikut memonitor alokasi anggaran APBD agar bisa terserap dengan baik, tepat sasaran dan tepat waktu," tandasnya.