PanturaNews (Brebes) - Menanggapi kritikan yang disampaikan oleh aktivis Gerakan Berantas Korupsi (Gebrak), Darwanto, yang menilai bahwa kepemimpinan Hj. Idza Priyanti SE - Narjo menjadi Bupati - Wakil Bupati Brebes yang genap 100 hari kerja ini belum dianggap maksimal, terutama dalam persoalan APBD yang dianggap tidak pro rakyat.

Bupati Brebes, Hj. Idza Priyanti mengucapkan terima kasih kepada aktivis Gebrak yang juga sebagai peneliti Indonesia Budget Center (IBC), yang telah banyak memberikan masukan terhadap pelaksanaan pemerintahan yang dipimpinnya dan telah berjalan 100 hari ini.

Dalam memberikan jawaban atas kritikan tersebut, Idza Priyanti melalui Kepala Bappeda Kabupaten Brebes, Ir. Djoko Gunawan MT menyampaikan, dari total belanja Rp 1,890 Triliun seperti yang tertuang di APBD Kabupaten Brebes tahun 2013 ini, terserap lebih dari Rp 1,034 Triliun atau sekitar 54,7 % untuk Belanja Pegawai.

"Karena kita memiliki lebih dari 13.500 pegawai dan di dalamnya ada lebih dari Rp. 202,290 Miliar untuk sertifikasi guru kita. Selanjutnya, total belanja langsung yang dialokasikan pada tahun ini lebih dari Rp 741,328 Miliar atau sekitar 39,22. Atau juga kalau diprosentasekan antara Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung, adalah 60,78% dibanding 39,22% lebih baik dibandingkan tahun 2012 yang lalu, yaitu 65,86% dibanding 34,14%," terang Djoko Gunawan.

Dari berbagai permasalahan tersebut, kata Djoko Gunawan, Pemkab Brebes mencoba prioritaskan pada tahun ini adalah untuk peningkatan infrastruktur yang telah dialokasikan di Dinas Pekerjaan Umu (DPU) lebih dari Rp 153 Miliar dan di Dinas Pengairan ESDM lebih dari Rp 40 Miliar.

"Harapannya agar khususnya jalan di Kabupaten Brebes pada 3 tahun ke depan jauh lebih baik. Sehingga otomatis hal ini sedikit mengurangi pada alokasi aggaran yang lain, seperti tadi dikritisi pada sektor kesehatan dan juga sektor pendidikan," tuturnya.

Namun demikian, Pemkab Brebes terus berusaha agar bisa mendapatkan alokasi anggaran diluar APBD Kabupaten Brebes. Seperti, alokasi anggaran Tugas Pembantuan yang pada tahun ini sekitar Rp 67 Miliar, yang mana anggaran ini tidak tercantum dalam APBD Kabupaten Brebes.

"Kemudian kita pun mendapatkan Dana Dekonsentrasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, namun alokasinya ada di Kabupaten Brebes, dan ini ada di semua sektor baik pertanian, peternakan, perikanan, koperasi.

Selanjutnya dari alokasi APBN pun, kita mendapatkan alokasi yang langsung merupakan kegiatan-kegiatan swakelola masuk ke sekolah-sekolah kita, utamanya untuk perbaikan kelas yang rusak, dan ini transfer langsung masuk ke sekolah masing-masing serta tidak tercantum dalam APBD," ungkapnya.

Terkait dengan penanggulangan kemiskinan, menurut Djoko Gunawan, bahwa Pemkab Brebes juga mendapatkan anggaran langsung dari pusat. Diantaranya, seperti Raskin, Jamkesmas, Jampersal, BOS, BOK, BSM, PKH, PNPM, KUR dan program-program lainnya yang cukup banyak.

"Bahkan, di tahun 2013 ini, satu kecamatan yaitu kecamatan Bulakamba akan mendapatkan alokasi Quik Wins MP3KI (Master Plan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Indonesia) yang nantinya melalui program ini, Kecamatan Bulakamba dapat terlepas dari kemiskinan," tandasnya.