PanturaNews (Pemalang) - Ratusan petani tambak yang tergabung dalam Serikat Tani Independen Pemalang (STIP), akan melakukan aksi demo lebih besar jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. STIP menuntut kepastian hak milik tanah bekas areal Mackenzie yang sudah mereka garap bertahun-tahun.

Hal itu disampaikan Ketua STIP, Kasmari saat ditemui PanturaNews di areal tambak seluas kurang lebih 165 Ha di Desa Klareyan dan Kendalrejo, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, Rabu 03 Oktober 2012.

Sebelumnya STIP telah melakukan aksi di halaman kantor DPRD Kabupaten Pemalang, Senin, 24 September 2012. Aksi yang bertepatan dengan peringatan Hari Tani dan Agraria ke-52, dimanfaatkan STIP untuk mendesak pemerintah daerah melalui anggota dewan untuk merealisasikan tuntutan mereka, yaitu kepastian akan hak milik tanah yang sudah mereka garap bertahun-tahun.

Menurut Kasmari, sesuai hasil kesepakatan, bahwa STIP melalui perwakilan akan diundang oleh dewan untuk menindaklanjuti pertemuan pada tanggal 24 September 2012 di ruang gedung DPRD Kabupaten Pemalang. Tapi sampai saat ini terhitung sudah 1 minggu lebih, pihak STIP belum menerima undangan.

"Kami akan tunggu, jika memang tidak ada undangan atau pemberitahuan dari DPRD, kami akan jemput bola ke kantor DPRD Kabupaten Pemalang," kata Kasmari didampingi anggota petani lainnya.

Sementara itu menurut pengurus STIP yang lain, Slamet Kisyadi, bahwa berbagai pertemuan dan mediasi sudah ditempuhnya, bahkan menurut catatannya sejak 2010 hingga tahun 2012 sudah 11 kali pertemuan, baik dengan pihak Agraria pusat, propinsi, kabupaten maupun dengan kantor Agraria Pemalang.

"Yang terakhir kemarin ke kantor DPRD, eh malah ditinggal bubar semua dengan alasan kunjungan kerja ke Bandung. Saya yakin mereka tidak sedang kunjungan ke Bandung, mereka sengaja menghindar," tandas Slamet.

Saat ini kaitannya dengan pengerahan massa yang akan dilaksanakan secara besar, pihaknya sedang melakukan pendataan ulang kepada para petani yang berada di areal bekas Mackenzie. Menurut Kasmari, hal itu untuk mempermudah dalam pengawasannya. Juga untuk mengantisipasi adanya pihak ketiga yang akan menyusup dan merusak suasana aksi, sehingga STIP terkesan arogan dan brutal. Hal tersebut berdampak pada citra buruk STIP di mata pemerintah, DPRD maupun aparat kepolisian.

"Itu yang tidak saya inginkan," tegas Kasmari didampingi puluhan anggota STIP.