PanturaNews (Brebes) - Proses pembayaran ganti untung tanah yang terkena proyek pembangunan rel ganda jalur pantura dari Kecamatan Losari-Brebes, Jawa Tengah, saling tarik ulur dengan warga yang lahannya terkena proyek tersebut. Akibatnya, di sejumlah titik pembayarannya belum bisa dilaksanakan.

"Permintaan harga yang diajukan warga sangat tinggi. Padahal kami dalam memberikan harga ganti untung sesuai hasil tim independen juga sudah tinggi. Ini yang menjadi kendala kami di lapangan," kata Satgas Pembebasan Tanah Proyek Jalur Rel Ganda Kabupaten Brebes, Warsito Eko, saat dikonfirmasi, Jumat 11 Mei 2012.

Menurutnya, warga masih talik ulur harga ganti untung dalam proses musyawarah, karena harga yang diminta pemilik lahan itu dinilai tidak rasional dengan hasil taksiran tim independen yang ditunjuk pemerintah pusat. Di Desa Losari Kidul, sebagian warga meminta harga ganti untung Rp 1,5 juta. Padahal, Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) hanya sebesar Rp 126.000/ meter persegi.

Sedangkan hasil taksiran tim independen yang juga telah disepakati sebagian pemilik lahan Rp 300.000/ meter persegi. Sementara di Kelurahan Brebes, sebagian warga meminta harga ganti untung Rp 3 juta/ meter persegi. Padahal NJOP di wilayah itu hanya 247.000/ meter persegi dan harga tawar dari pemerintah Rp 400.000/ meter persegi.

"Di Desa Losari Kidul itu, dari 40 bidang yang harus dibebaskan saat ini baru 17 bidang yang sepakat dan telah dibayarkan. Sisanya, masih menolak harga ganti untung. Sedangkan di Kelurahan Brebes, proses musyawarah masih berlangsung," terangnya.

Meski terjadi tarik ulur, namun kata Eko, proses ganti untung itu masih berjalan terus. Dari hasil rekaputulasi terakhir, hingga kini pembayaran sudah dilaksanakan untuk 140 bidang tanah dari total sebanyak 548 bidang tanah. Lahan itu tersebar di 12 desa/ kelurahan, di 5 kecamatan. Yakni, Kecamatan Losari, Tanjung, Bulakamba, Wanasari dan Brebes.

"Proses pembebasan lahan ini sudah kami laksanakan sejak tahun 2011 lalu dengan panjang jalur rel mencapai 32 kilometer," ungkapnya.

Dia menambahkan, Satgas akan berupaya terus melakukan musyawarah agar bisa tercapai titik mufakat harga. Selain tanah, perhitungan ganti untung juga dilakukan untuk bangunan dan tanaman. "Jadi, bangunan dan tanaman yang ada di atas lahan ikut kami hitung," pungkasnya.