PanturaNews (Jakarta) - PLN patut diapresiasi karena sudah membuat formula dasar penghitungan elektrifikasi. Formula tersebut dipaparkan pada rapat kerja PLN dengan Komisi VII DPR RI, Kamis 23 Februari 2012 siang.

Namun formula ini harus segera disosialisasikan di semua jajaran PLN dan pemangku kepentingan yang lain, agar semua punya kerangka acuan yang sama, dan angka yang keluar tidak saling overlapped seperti yang terjadi selama ini.

Demikian dikatakan Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Dewi Aryani, M.Si, Kamis 23 Februari 2012 pukul 21.00 WIB. Menurutnya, berdasar dari materi paparan PLN, upaya PLN yang maksimal ini harus didukung pemerintah terutama ESDM dalam penyediaan gas untuk PLN. Selain itu cost produksi PLN harus ditekan serendah mungkin, sehingga rakyat mendapatkan harga yang ekonomis.

“Cost produksi PLN harus ditekan serendah mungkin, sehingga rakyat mendapatkan harga yang ekonomis dan mendapat subsidi yang semestinya,” ujar kandidat doktor kebijakan publik Universitas Indonesia (UI) itu.

Namun, lanjut Dewi, reformasi birokrasi di PLN harus digalakkan, sehingga penempatan the right man in the right place n the right job, menambah kinerja PLN meningkat. Korupsi diberantas dan peningkatan kapasitas kompetensi karyawan di tingkatkan melalui berbagai pelatihan, pendidikan dan juga pemahaman 4 pilar kebangsaan. Hal ini penting agar ideologi tidak meluntur, bekerja untuk pelayanan rakyat dan menjadi bagian dari motor penggerak perekonomian rakyat.

"PLN harus bisa menjadi contoh BUMN lain dalam melakukan upaya serius peningkatan kinerja. Namun kebocoran pemasukan dan lemahnya manajemen pengelolaan dana dari pelanggan harus dicermati dan diinvestigasi, supaya transparancy dan good governance benar-benar terealisasi. CSR PLN harus mengacu kepad kebutuhan masyarakat terhadap pemenuhan sektor kesehatan, pendidikan, dan prasarana desa-desa yang sampai kini masih dibawah kelayakan," tandas Dewi.