PanturaNews (Brebes) - Penolakan terhadap pencalonan H. Agung Widyantoro SH MSi menjadi bupati melalui penjaringan bakal calon bupati (Cabup) dan calon wakil bupati (Cawabup) di DPC PDI Perjuangan Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, selain datangnya dari kader partai juga dari aktivis anti korupsi, yakni LSM Gerakan Berantas Korupsi (Gebrak).

Aksi penolakan dilakukan dalam bentuk tandatangan dan cap jempol darah diatas kain putih sepanjang lima meter di Kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Brebes.

Menurut Koordinator Badan Pekerja Gerbrak Kabupaten Brebes, Darwanto, terkait penolakan pencalonan Agung Widyantoro di DPC PDI-P, dirinya memberikan apresiasi terhadap kader-kader partai tersebut.

Namun, pihaknya ikut mendukung menolak pencalonan Agung, karena menyorotinya dalam hal berbeda. Dirinya menolak pencalonan Agung, alasanya karena menilai kepemimpinan Agung Widyantoro menjadi Bupati Brebes selama masa transisi, yaitu menggantikan H. Indra Kusums S.Sos karena tersangkut korupsi, hingga sekarang ini tidak ada perubahan pembangunan Kabupaten Brebes yang signifikan.

"Kami menolak pencalonan Pak Agung bukan pada personalitasnya. Tapi karena figur Pak Agung sendiri, yang diduga kuat telah melakukan tindakan korupsi. Diantaranya adalah kasus dugaan korupsi pada pengadan tanah Banjaratma yang SPRINT DIK dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng sudah keluar.

Kemudian Pak Agung juga terlibat kasus dugaan korupsi Dana Abadi Pramuka. Meskipun dana tersebut sudah dikembalikan, namun dari hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jateng, menyatakan ada indikasi kerugian negara. Untuk itu, kami masih mencoba berkomunikasi dengan BPKP," terang Darwanto, Selasa 24 Januari 2012, saat dikonfirmasi di DPC PDI-P Kabupaten Brebes.

Lebih jauh Darwanto mengatakan, dirinya menolak pencalonan Agung bukan hanya di DPC PDI-P saja, melainkan juga partai-partai lain. Bahkan di DPD Partai Golkar sendiri yang rencananya akan membuka penjaringan bakal Cabup dan Cawabup, dirinya juga tetap akan menolak pencalonannya.

"Kita menginginkan, disaat sedang melakukan penjaringan bakal Cabup dan Cawabup ini, jangan sampai ada pemimpin-pemimpin yang diduga korupsi masuk dalam bursa pencalonan. Sebab, masyarakat menginginkan calon-calon pemimpin nanti bersih dari korupsi," tutur Darwanto.

Andaikata, lanjut Darwanto, ada calon-calon pemimpin yang terpilih nanti kemudian jadi, maka masyarakat jelas akan kecewa. Karena itu, jangan sampai dana Pilkada Brebes 2012 yang anggarannya mencapai Rp 33,6 miliar ini akan menjadi sia-sia.