PanturaNews (Brebes) - Petani mendesak kepada pimpinan DPRD untuk menegur Bupati Brebes. Pasalnya, bupati dianggap membiarkan jatuhnya harga bawang, tanpa ada upaya stabilisasi harga hingga menyebabkan keterpurukan ekonomi, termasuk membanjirnya bawang impor yang tidak terkendali.

Hal itu terungkap saat 25 petani dari sejumlah Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan pengurus DPC Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, audensi dengan Ketua DPRD Kabupaten Brebes, H. Illia Amin dan sejumlah anggotanya, Senin 09 Januari 2012.

"Kami juga mendesak DPRD untuk menyiapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang tata niaga bawang merah yang berpihak pada petani, dan mengagendakannya menjadi program legislasi tahun 2012. Perda ini harus mengatur pengawasan dan pembatasan bawang impor," tegas koordinator petani, Fadjar Pratikto.

Di samping itu, petani juga meminta DPRD mendorong Bupati untuk mewujudkan sistem resi gudang, sehingga saat panen raya bawang, petani bisa menyimpannya di gudang yang disediakan pemerintah.

"Rendahnya harga bawang juga dipicu panen raya hingga menghasilkan 20 ribu ton per bulan. Kebanyakan petani tidak bisa menyimpan bawang, sehingga ini perlu resi gudang," tandas Fajar.

Berdasarkan data di Asosiasi Bawang Merah Indonesia (ABMI) Brebes, volume bawang impor yang masuk di Kabupaten Brebes makin tak terkendali. Pada tahun 2010 sebanyak 50 ribu ton, dan tahun 2011 melonjak hingga 150 ribu ton.

Hal ini membutuhkan ketegasan dari pemerintah untuk melakukan pengaturan yang ketat terhadap keberadaan bawang impor di Brebes.

Menyikapi hal tersebut, Ketua DPRD Brebes, H. Illia Amin menyatakan, pihaknya mendukung tuntutan dari petani. Menurutnya, di tahun 2012 ini, DPRD sudah menyatakan akan memperjuangkan lahirnya Perda tentang Tata Niaga Bawang Merah yang mengatur persoalan bawang impor secara komperhensif.

"Perda ini kami agendakan menjadi Perda inisiatif dewan di tahun 2012. Begitu juga tuntutan lain, kami akan koordinasikan dengan SKPD terkait," terangnya.