Selasa, 05/07/2011, 06:57:00
Tuntut Perlindungan, Tiga TKI Mengalami Depresi
KN-Kuntoro

Tiga TKW minta perlindungan kesejahteraan saat audiensi ke pemkab. (Foto: Kuntoro)

PanturaNews (Brebes) - Tiga Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, yang mengalami depresi menuntut perlindungan kesejahteraan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Brebes. Perwakilan tiga TKI, Sunarto mengatakan, pihaknya meminta perlindungan TKI kepada pemerintah mengingat saat berada di luar negeri, ketiga TKI itu mengalami depresi hingga stres lantaran tidak mendapatkan gaji selama menjadi menjadi Pembantu Rumah Tangga (PRT).

"TKI tersebut depresi dan stres karena selama bekerja tidak terima gaji," kata Sunarto saat audensi dengan Pemkab Brebes, Selasa 05 Juli 2011, di ruang pertemuan Setda Brebes

Ketiga TKI tersebut yakni Sopuah (35), dan Dorotun (27) warga Desa Wijahan, Kecamatan Songgom serta Dewi Farida (27) warga Desa Kedawon, Kecamatan Larangan, Brebes. Padahal ketiganya telah bertahun-tahun bekerja di luar negeri.

Sopuah bekerja menjadi PRT di Malaysia selama 3,5 tahun, Dorotun selama 5 tahun di Malaysia, serta Dewi Farida bekerja di Singapura selama empat bulan. Atas bantuan rekannya, ketiganya melarikan diri dari rumah majikan, lantas kembali ke tanah air beberapa waktu lalu.

Rupanya tunggakan pembayaran gaji telah berakibat mereka menjadi stres berat. Sehingga membuat keluarga meminta pemerintah agar bisa berupaya menangani permasalahan TKI. "Pemerintah harus mengupayakan bantuan kepada mereka," tandas Sunarto.

Aris Hada, aktifis LSM Jagakali Brebes, mengatakan selama ini jawaban pemkab dinilai hanya normatif. Untuk saat ini, yang dibutuhkan adalah langkah nyata dari pemkab dalam mengadapi persoalan TKI asal Brebes.

"Jawaban pemkab dari tahun ke tahun selalu normatif, ...kami akan membantu - kami akan menampung ... sementara kami butuh eksen. Dari pada dana APBD untuk membiayai umroh lebih baik untuk membantu masalah para TKI Brebes," ungkap Hada dengan geram.

Selama ini, kata Hada, bentuk perlindungan pemkab terhadap Tenaga Kerja Wanita (TKW) belum tampak sama sekali. Ia berharap pemkab mempunyai ruang pengaduan khusus TKW bermasalah.

"Setidaknya ada semacam Crisis Centre untuk para pahlawan devisa kita, dimana para TKW dan keluarganya dapat mengadukan permasalahannya," harap Hada.

Sementara Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Brebes, Ir Amin budi Raharjo, mengatakan semua permasalahan yang telah diajukan akan diupayakan oleh Dinsosnakertrans. Namun, semua dokumen dan surat-surat pengaduan harus segera disiapkan.

"Jika para TKW dan keluarga kesulitan melengkapi dokumen dan surat-surat pengaduan, saya harap LSM yang menangani ikut membantu dokumen dan surat-surat yang diperlukan tersebut," ujar Amin.

Terkait kondisi TKW yang stress, Dinsosnaketrans akan membantu dengan berbagai upaya, dengan harapan TKW yang stress bisa normal kembali. "Kami tetap akan berupaya maksimal untuk membantu mereka yang menghadapi masalah, terlepas mereka legal ataupun ilegal," tuturnya.

Hal tersebut seperti yang diharapkan Yatin (45), warga Desa Wijahan, Kecamatan Songgom yang anaknya sudah 4 tahun stress setelah pulang sebagai TKW. Yatin mengetahui anaknya, Dewi Faridah (21), menderita gangguan jiwa dari PJTKI yang memberangkatkannya. Dewi saat itu baru bekerja 4 bulan di Singapura. "Saya harap ada bantuan dari pemerintah agar anak saya dapat normal kembali," pintanya.

Rombongan para TKW tersebut diterima oleh Assisten III Setda Brebes, Drs Athoilah dan Kepala Dinsosnakertrans Kabupaten Brebes, Ir Amin Budi Raharjo.


 
Belum ada komentar untuk ditampilkan pada artikel ini.

Komentar Berita