PanturaNews (Pekalongan) - Koalisi Perlawanan Rakyat (KPR) Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Selasa 28 Juni 2011 melakukan aksi demo di lingkungan Sekta Kabupaten Pekalongan dan DPRD setempat. Pendemo menuntut kepada Bupati Pekalongan yang baru dilantik, untuk segera mengusut tuntas dan menindak lanjuti kasus-kasus yang selama ini terpendam, seperti kasus foto saru yang diduga mirip mantan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan periode sebelumnya, yakni Dra Hj Siti Qomariyah MA dan Ir H Wahyudi Pontjo Nugroho MT.

Selain itu, mereka juga menuntut penyelesaian dugaan kasus korupsi seperti pembangunan break water, lapangan tenis, DAK di Dinas Pendidikan dan Dinkes, serta kasus-kasus penerimaan CPNS tahun 2010.

Setelah melakukan orasi di lingkungan Setda Pekalongan, mereka di temui Bupati Pekalongan, Drs H Amat Antono Msi. Kemudian di gedung dewan, mereka ditemui Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, H Hilmi Firdaus SE.

Kordinator Aksi, Khairon dalam orasinya menuntut kepada bupati untuk segera menindak lanjuti adanya dugaan kasus-kasus itu, karena sudah diketahui masyarakat secara umum. Termasuk kasus dugaan foto saru yang mirip Dra Hj Siti Qomariyah MA dan Ir H Wahyudi Pontjo MT, karena dinilai mencemarkan nama baik Kabupaten Pekalongan. Foto saru tersebut pernah tersebar di media-media massa, termasuk di internet.

"Kami minta Pak Antono segera menindak lanjuti hal itu. Kami percaya Pak Antono mampu melakukannya," ujar Khairon.

Sementara kordinator lainnya, Mustofa meminta kepada bupati yang baru untuk mengusut dugaan kasus korupsi yang dinilai telah mengendap di Kabupaten Pekalongan, seperti pembangunan Pasar Kajen, proyek DAK Dindik dan Dinkes, penerimaan CPNS daerah serta proyek pembangunan lapangan tenis yang bernilai milyaran rupiah.

Menurutnya, proyek tersebut dilakukan tidak melalui tander sehingga ada indikasi penyimpangan. "Kasus -kasus dugaan korupsi itu sudah mengendap, kami minta bupati yang baru ini bisa segera menintaskan," ujar Mustofa.

Menanggapi aksi mereka, Bupati Pekalongan Drs H Amat Antono Msi mengatakan akan mengkordinasikan dengan pihak-pihak terkait untuk menindak lanjuti aspirasi masyarakat tersebut. Namun, pihaknya tidak mau terjebak dalam fitnah maupun tuduhan-tuduhan yang tidak mendasar. Karena itu, dalam memberikan laporan masyarakat diminta membantu menunjukkan bukti-bukti yang kuat.

"Pada prinsipnya kami akan bekerja dengan baik, silahkan tunjukkan buktinya dan akan kita tindak, namun jangan ada fitnah, berilah kesempatan kami untuk bekerja," tutur bupati.

Demikian juga dengan Wakil Ketua DPRD, Hilmi Firdaus SE yang berjanji akan melakukan rapat pimpinan dewan untuk mensikapi pengaduan, maupun tuntutan masyarakat tersebut pada 1 Juli 2011 mendatang. Pihaknya tidak dapat memutuskan secara perseorangan karena keanggotaan dewan bersikap kolektif, sehingga harus dirapatkan melalui rapat pimpinan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

"Kami akan melakukan rapat pimpinan, setelah itu hasilnya akan kami sampaikan kepada saudara (KPR-Red)," tandasnya.