PanturaNews (Kajen) - Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan, Ir H Wahyudi Pontjonugroho MT dan dr Broto Raharjo, bakal meminjam istilah yang dipakai Gubernur Jawa Tengah, yaitu "Bali Deso Membangun Deso" dalam Pemilukada Kabupaten Pekalongan 1 Mei 2011 mendatang.

Istilah yang dipakai pada Pemilihan Gubernur Jawa Tengah itu, dinilai cukup popular dan tepat untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat pemilih, sehingga dapat memenangkan Pemilukada Jawa Tengah. Pontjo berharap dia pun dapat berhasil memenangkan Pemilukada Kabupaten Pekalongan untuk menduduki kursi bupati.

"Saya akan ijin gubernur untuk meminjam istilah ini (Bali Deso Membangun Desa-red) untuk kampanye saya," ujar Pontjo, Calon Bupati dari Partai Golkar dihadapan ratusan kepala desa di Dupan Mall Kota Pekalongan, Rabu 23 Februari 2011 pukul 16.30 WIB.

Pontjo berjanji kedepan akan memprioritaskan pembangunan desa, terutama masalah infrastruktur seperti jalan dan jembatan. Sarana ini dinilai sangat penting, karena dapat menumbuhkan perekonomian masyarakat desa. Selain itu, dia juga akan meningkatkan kesejahteraan para perangkatnya, minimal sesuai dengan Upah Minimun Regional (UMK) sehingga mereka dapat membangun desanya.

"Saya akan menganggarkan setiap desa Rp 250 juta per bulan, sehingga satu tahun antara Rp 80 - 90 miliar untuk pembangunan desa di Kabupaten Pekalongan. Anggaran sebesar itu saya kira cukup," tutur Pontjo.

Sedangkan untuk anggaran perbaikan jalan, ditaksir antara Rp 5 - 10 miliar untuk perbaikan jalan di setiap desa. Sehingga seluruh jalan-jalan desa akan baik karena di topang dengan anggaran yang cukup signifikan. Pontjo menyadari jika kondisi jalan saat ini cukup parah, karena anggaran perbaikan minim.

"Saya tidak akan menjelekkan pemerintahan yang dulu, karena saya juga bertanggung jawab, tapi program saya ke depan akan menganggarkan perbaikan jalan sebesar itu, saya kira semua jalan bisa tercover," lanjut dia.

Pontjo bertekad akan membangun pemerintahan yang adil untuk mencapai kesejahteraan, sebab tanpa keadilan kesejahteraan tidak akan terwujud. Menurut dia, adil bukan berarti semuanya harus mendapatkan bagian yang sama, namun disesuaikan dengan kebutuhan dan keperluanya masing-masing.