PanturaNews (Brebes) - Saat ini pemerintah sedang melakukan kajian tentang Ahmadiyah, sebelum mengambil keputusan yang tepat. Dalam melakukan kajian tersebut, akan melibatkan Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Kejaksaan Agung. Pemerintah juga akan melakukan dialog dengan organisasi-organisasi Islam.

Demikian disampaikan Menteri Agama (Menag) RI, Drs Surya Dharma Ali, saat menghadiri Pelantikan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Majelis Silaturohim Kyai dan Pengasuh Pondok Pesantren Indonesia (MSKP3I) Jawa Tengah di Pondok Pesantren (Ponpes) Al Hikmah 1 Benda, Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Minggu 13 Februari 2011 sore.

"Pemerintah sedang melakukan kajian tentang Ahmadiyah," tutur Menteri Agama.

Menurutnya, kajian tersebut melibatkan Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Kejaksaan Agung. Dalam waktu dekat ini pemerintah juga akan melakukan dialog yang melibatkan Ahmadiyah, organisasi-organisasi Islam, Majelis Ulama Indonesia, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mendukung Ahmadiyah, ahli-ahli hukum dan juga ahli-ahli Ahmadiyah serta lainnya. Dialog dimaksudkan untuk mengungkap apa yang sebenarnya tentang Ahmadiyah.

"Ada yang mengatakan Ahmadiyah melanggar ajaran Islam, ada juga mengatakan sesuai dengan ajaran Islam, mereka yang mengatakan itu harus bisa memberikan bukti-buktinya," terang Menteri Agama.

Dikatakan, dialog itu akan dilakukan secara terbuka sehingga masyarakat nantinya juga bisa ikut  menilai, dan para ahli juga bisa berbicara berdasarkan fakta dan pengetahuan. Sebab, saat ini banyak pihak yang tidak mengerti tentang Ahmadiyah tetapi ikut bicara tentang Ahmadiyah, sehingga persoalannya menjadi tambah kusut.

"Oleh karenanya, ayo kita jernihkan persoalan ini melalui dialog, sehingga persolannya menjadi terang benderang," tegas Menag.

Sementara itu, MSKP3I pada kesempatan tersebut menyampaikan penyesalannya atas terjadinya aksi kekerasan dan konflik benuansa agama akhir-akhir ini, seperti yang terjadi di Cikeusik dan juga aksi kekearasan di Temanggung.

Pada pernyataan yang dibacakan Pengasuh Ponpes Al Hikmah 1, KH Labib Shodiq itu menyebutkan, aksi kekerasan diantaranya dipicu karena munculnya ajaran yang mengaku sebagai agama Islam, tetapi ternyata bententangan dengan Islam. Karenanya MSKP3I mendesak pemerintah untuk mengambil tindakan tegas sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Pelantikan DPW MSKP3I Jawa Tengah dilakukan langsung oleh Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) MSKP3I, KH Nur Iskandar yang juga Pengasuh Ponpes AS Sidiqiyah Jakarta. Ikut menyaksikan acara pelantikan, KH Maemun Pengasuh Ponpes Al Manar, Sarang Rembang, KH Ahmad Jazuli Pengasuh Ponpes Ploso Kediri, KH Abdul Hamid Baedowi Pengasuh Ponpes Raudlatul Tolibi Lasem dan KH Masruri Abdul Mughni Pengasuh Ponpes Al Hikmah 2 Benda Sirampog. Nampak hadir dan menyambut Menag RI, Wakil Bupati Brebes, H Agung Widyantoro SH MSi.