Negara dinilai masih tetap jauh dari kemampuannya dalam meletakan pondasi dasar bagi pencapaian kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial. Hal itu ditegaskan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Sukarnoputri dalam mengawali pidato politik tertulisnya pada peringatan HUT PDI Perjuangan ke-38 di Jakarta, 10 Januari 2011 lalu.

Pada peringatan HUT PDI Perjuangan yang bertemakan Meneguhkan PDI Perjuangan Sebagai Penyambung Lidah Rakyat itu, Megawati juga menyindir persoalan kegagalan negara dalam meminimalisir jumlah pengangguran dan kemiskinan, ditengah-tengah peningkatan anggaran yang disediakan untuk menangani hal itu.

“Pada momentum ulang tahun PDI Perjuangan tahun 2007 lalu, saya mengawali pidato dengan mengangkat problema dasar salah satu kegagalan Negara, dalam meletakan dasar-dasar bagi pencapaian kesejahteraan dan keadilan sosial. Pada momentum HUT PDI Perjuangan kali inipun, saya harus kembali mengungkapkan sejumlah tragedi yang sama. Sebab fakta menunjukan bahwa negara masih tetap jauh dari kemampuannya untuk meletakan pondasi dasar bagi pencapaian kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial,” kata Megawati.

Menurut Megawati, pencapaian kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial perlu digaris bawahi. Sebab perjuangan mengangkat harkat dan martabat wong cilik merupakan pilihan ideologis dan sekaligus takdir sejarah PDI Perjuangan sebagai partai politik.

“Pilihan ideologis dan takdir sejarah ini melampaui batasan jabatan apapun. Karena itu kita tidak boleh lelah memperjuangkan dan menyuarakan hal tersebut. Apalagi fakta dalam beberapa tahun ini menunjukan, bahwa harapan wong cilik untuk merasakan kesejahteraan yang berkeadilan sosial semakin jauh dari kenyataan,” ujarnya.

Lebih jauh Megawati mengatakan, pada momentum HUT PDI Perjuangan ke- 38 tersebut dirinya akan menyoroti 3 hal yang menjadi amanat perintah Kongres III PDI Perjuangan paling strategis yang masih membutuhkan kerja ekstra. Ketiga hal itu antara lain, keharusan menghasilkan kader-kader politik dengan kwalitas yang diperlukan untuk berbagai jabatan publik, terutama untuk mengelola partai. Hal ini masih menjadi permasalahan serius di banyak daerah. Kedua, berkaitan dengan keharusan partai politik untuk mengintrumentasikan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945 yang memungkinkan Pancasila menjadi ideologi yang hidup.

“Dalam kontek inilah sinergi tiga pilar partai Struktural, Eksekutif dan Legislatif menjadi kekuatan penting tidak hanya di dalam merumuskan kebijakan, namun untuk menentukan apa yang saya sebut sebagai agenda setting. Kita seharusnya bisa lebih berfungsi dalam menentukan kebijakan apa saja yang harus diprioritaskan dan harus dihasilkan oleh negara,” kata Megawati.

Hal terakhir yang menjadi sorotan adalah, perintah kongres PDI Perjuangan yang menyatakan, agar setiap warga PDI Perjuangan menjadi contoh hidup dari Pancasila sebagai ideologi.

Pidato Megawati tersebut akan dibacakan Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Tegal, H Ikmal Jaya SE Ak, pada Malam Tasyakuran HUT PDI Perjuangan ke 38 di Sekretariat DPC PDI Perjuangan Jalan Setiabudi Kota Tegal, Sabtu 19 Pebruari 2011 malam.