PanturaNews (Tegal) - Jumlah tagihan pembayaran jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) untuk masyarakat miskin di Kota Tegal, dari RSUD Kardinah ke Pemkot Tegal selama tahun 2010 membengkak mencapai Rp 9,4 miliar. Padahal, jumlah anggaran yang disediakan dalam tahun anggaran 2011 hanya sekitar Rp 5 miliar.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Tegal dari Fraksi PKS, Rachmat Raharjo, Jumat 14 Januari 2011.

Menurut Rachmat, dari data yang diperoleh hingga bulan Agustus 2010 jumlah tagihan yang telah dibayarkan Pemkot mencapai Rp 7 miliar. Sedangkan, jumlah tagihan yang belum dibayar dari bulan September hingga Desember 2010 mencapai Rp 2,4 miliar.

“Dengan kondisi tersebut dipastikan pada tahun 2011 jumlah anggaran untuk Jamkesda akan kurang. Sebab, Pemkot hanya mengalokasikan anggaran untuk kegiatan tersebut sekitar Rp 3 miliar,” tutur Rachmat.

Terkait masalah tersebut, pihaknya berharap Pemkot melakukan pengendalian kesehatan gratis. Antara lain, proses pendataan serta klasifikasi warga miskin harus diperjelas dan segera diselesaikan, sehingga bisa dijadikan data tetap. Dengan demikian, surat keterangan tidak mampu (SKTM) sudah tidak berlaku.

Rachmat mengemukakan, jumlah masyarakat miskin di Kota Tegal mencapai 60.000 jiwa. Dari jumlah tersebut seharusnya sudah terakomodir dalam program jaminan kesehatan masyarakat (Jemkesmas) dari pemerintah pusat. Sebab, Jamkemas telah merencanakan untuk 61.000 jiwa.

Oleh karena itu, seharusnya di Kota Tegal tidak perlu lagi ada Jamkesda. Namun, realisasi di lapangan ternyata jumlah anggaran tahun 2010 sebesar Rp 5 miliar untuk program Jamkesda ternyata masih kurang. Hal itu terjadi diperkirakan karena terjadi penambahan jumlah masyarakat miskin serta disinyalir adanya migrasi warga Kabupaten Tegal untuk bisa menikmati program Jamkesda, khususnya warga di wilayah perbatasan.

Hal senada dikatakan Ketua Komisi II DPRD Kota Tegal dari Fraksi Demokrat, Hendria Priatmana. Menurut Hendria, dengan minimnya anggaran Jamkesda pada tahun anggaran 2011, yang hanya Rp 3 miliar, maka diharapkan Pemkot Tegal mampu konsisten untuk tetap mengawal program kesehatan gratis ini sampai benar-benar tuntas.