PanturaNews (Brebes) — Keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Brebes menjadi pengganjal utama perbaikan infrastruktur pengairan di wilayah selatan.

Sedikitnya empat bendung di kawasan tersebut kini dalam kondisi rusak parah dan belum bisa diperbaiki secara serentak. Akibatnya, pasokan air untuk ratusan hektare sawah warga terganggu.

Anggota DPRD Kabupaten Brebes, Sudono, membenarkan bahwa penanganan dampak [kerusakan bendung di Brebes] masih menjadi pekerjaan rumah (PR) besar yang belum terselesaikan.

Menurut dia, pemerintah daerah tidak bisa langsung mengucurkan dana perbaikan karena ruang fiskal daerah yang sangat sempit.

"Memang ini masih menjadi pekerjaan rumah. Kondisi anggaran daerah juga terbatas," ujar Sudono saat dihubungi Tempo, Senin, 8 Juni 2026.

Mengingat pentingnya fungsi bendung untuk menjaga stabilitas ketahanan pangan dan ketersediaan air bagi petani, Sudono meminta dinas terkait tidak pasif. 

Ia mendesak pemerintah daerah untuk agresif melayangkan usulan bantuan anggaran ke tingkat yang lebih tinggi.

"Jangan pernah bosan mengusulkan anggaran perbaikan, baik ke pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat," kata politikus tersebut.

Data 4 Bendung Rusak di Brebes Selatan

Berdasarkan data dari UPT Pengairan Pemali Hulu, akumulasi kerusakan infrastruktur ini terjadi akibat hantaman banjir bandang dalam beberapa tahun terakhir. Perbaikannya terus tersendat karena benturan biaya.

Berikut daftar empat bendung rusak yang menghambat arus irigasi di Brebes selatan:

   1. Bendung Notog (Desa Kalinusu, Bumiayu): Rusak sejak 2017, berdampak pada aliran irigasi untuk 243 hektare sawah.

   2. Bendung Kedungdinding (Desa Pruwatan, Bumiayu): Rusak sejak 2017, memutus pasokan air untuk 80 hektare lahan.

   3. Bendung Kedungjembat (Desa Pruwatan, Bumiayu): Rusak sejak 2022, mengganggu pengairan sekitar 100 hektare sawah.

   4. Bendung Kembang (Desa Benda, Sirampog): Rusak akibat banjir pada akhir 2025, berdampak pada area terluas mencapai 570 hektare lahan.

Jika diakumulasikan, total lahan pertanian yang pasokan airnya kini terancam lumpuh mencapai 993 hektare.

Berharap Kucuran Dana Pusat

Dihubungi terpisah, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala UPT Pengairan Pemali Hulu, Joko Pranoto, membenarkan kendala anggaran tersebut. 

Ia mengatakan, derasnya arus banjir membuat struktur utama keempat bendung itu mengalami rusak berat, sehingga membutuhkan biaya restrukturisasi yang besar.

"Empat bendung itu memang rusak parah. Kami dari dinas sudah mengajukan dan mengusulkan perbaikan," tutur Joko.

Pihak legislatif maupun eksekutif di Kabupaten Brebes kini berharap adanya sinergi dan respons cepat dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta kementerian terkait di pemerintah pusat. 

Intervensi anggaran dari pusat dinilai menjadi satu-satunya jalan keluar agar hak pengairan bagi para petani di Brebes selatan bisa segera normal kembali.