PanturaNews (Jakarta) – Sebuah video yang memperlihatkan ketegangan antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, dengan Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Rosario de Marshall alias Hercules, mendadak viral di media sosial. 

Keduanya terlibat adu argumen cukup panas terkait status kepemilikan sebuah lahan yang dimiliki oleh PT. KAI di Tanah Abang.

Dalam video yang beredar, Hercules tampak berdiri di hadapan Maruarar dan sejumlah pejabat lainnya. Hercules menegaskan bahwa lahan yang menjadi objek pembicaraan tersebut bukanlah milik negara.

"Saya ingatkan, ini bukan punya lahan negara. Kalau memang punya negara, pasti saya kasihkan. Tapi kalau tidak punya negara, saya minta silakan besok Bapak ketemu Pak Presiden, Pak Menteri yang terhormat, sampaikan ke Bapak Presiden," ujar Hercules, Selasa 7 April 2026.

Hercules juga mengklaim bahwa pihaknya memiliki dokumen pendukung yang kuat untuk membuktikan hak kepemilikan atas tanah tersebut. "Kami punya bukti semuanya lengkap!" tegasnya lagi.

Mendengar pernyataan tersebut, Maruarar Sirait yang akrab disapa Ara, menjelaskan kehadirannya di lokasi tersebut membawa misi negara untuk kepentingan masyarakat luas.

Menteri PKP menegaskan bahwa niatnya datang adalah untuk berkomunikasi secara terbuka dan baik-baik demi program pembangunan rumah layak huni bagi rakyat kecil, bukan untuk kepentingan komersial pengembang.

"Saya datang ke sini baik-baik, dengan itikad baik, terbuka. Saya jelaskan siapa saya, tujuan saya mau membangun untuk rumah rakyat di sini. Jadi bukan untuk pengembang-pengembang," kata Maruarar.

Guna menghindari konflik yang berkepanjangan di lapangan, Maruarar Sirait mengusulkan agar sengketa atau perbedaan data ini diselesaikan melalui jalur yang sah. Ia menyarankan agar tim hukum dari kedua belah pihak bertemu untuk melakukan sinkronisasi data.

"Nanti pengacara Bapak sama pengacara negara bisa ketemu," pungkas Maruarar, menutup perdebatan tersebut dengan solusi prosedural.

Momen ini menjadi sorotan publik mengingat komitmen pemerintah dalam mengejar target pembangunan jutaan rumah bagi rakyat, yang seringkali harus berhadapan dengan kompleksitas masalah lahan di lapangan.