DI tengah riuh rendah kenaikan harga energi yang mencekik banyak negara tetangga, Indonesia memilih jalan yang berbeda. Ketika warga di Singapura, Thailand, hingga Filipina harus merogoh kocek lebih dalam untuk setiap liter bensin, di tanah air, papan harga di SPBU Pertamina masih bergeming.

​Per 1 April 2026, Pemerintah secara resmi memastikan tidak ada kenaikan harga, baik untuk BBM subsidi seperti Pertalite maupun nonsubsidi seperti Pertamax. Sebuah keputusan yang tidak terduga tetapi menyimpan banyak tanda tanya, terlihat tenang di permukaan, namun menyimpan hitung-hitungan rumit di balik layar.

Jika kita menengok ke jendela tetangga di kawasan ASEAN, perbedaan harganya memang mencolok. Di Singapura, harga BBM sudah menembus angka fantastis Rp 43.267 per liter, hampir empat kali lipat dari harga yang kita nikmati di sini.

​Bergeser sedikit ke utara, negara-negara yang biasanya memiliki standar hidup kompetitif seperti Thailand dan Filipina pun sudah tidak bisa lagi menahan laju harga pasar. Di kedua negara ini, masyarakat harus merogoh kocek sekitar Rp 27.000-an per liter untuk jenis BBM yang setara.

Satu-satunya rival terdekat Indonesia dalam urusan harga bersahabat adalah Malaysia dan Vietnam. Vietnam mematok harga di kisaran Rp15.974, sementara Malaysia, yang memiliki sistem subsidi serupa dengan kita, menjual RON 97 di angka Rp16.314. Meski begitu, posisi Indonesia tetap yang paling kompetitif, memberikan ruang napas yang lebih lega bagi mobilitas harian warganya dibandingkan negara tetangga lainnya di kawasan ini.

Pertanyaan besarnya adalah: Kok bisa? Padahal harga minyak dunia sedang genit-genitnya naik akibat ketegangan di Timur Tengah. Setidaknya ada tiga alasan utama yang dikemas dalam bahasa paling sederhana.

Pertama, Menjaga Isi Dompet Rakyat (Daya Beli). Pemerintah tahu betul bahwa BBM adalah jantung ekonomi. Jika harga BBM naik sedikit saja, harga cabai, beras, hingga ongkos ojek akan ikut melompat (inflasi). Saat ini, inflasi Indonesia dijaga di level moderat sekitar 2,72%. Menaikkan harga BBM sekarang dianggap berisiko memicu efek domino yang bisa membuat rakyat makin sulit memenuhi kebutuhan pokok.

Kedua, APBN Menjadi bantalan yang Tebal. Harga tidak naik karena Pemerintah masih mau membayar selisihnya. Untuk tahun 2026, anggaran subsidi dan kompensasi energi disiapkan mencapai Rp381,3 triliun. Bahkan, ada wacana penambahan anggaran hingga Rp100 triliun untuk memastikan harga tetap stabil meskipun harga minyak dunia fluktuatif. Ibaratnya, pemerintah sedang mentraktir rakyat agar tidak kaget dengan harga pasar yang asli.

Ketiga, bisa jadi ini adalah strategi Wait and See. Pemerintah lebih memilih memperketat pengawasan distribusi (seperti pembatasan Pertalite agar tepat sasaran) daripada menaikkan harga secara langsung. Selain itu, stok energi nasional diklaim masih aman untuk beberapa bulan ke depan, sehingga tidak ada urgensi mendesak untuk melakukan penyesuaian harga di bulan ini.

Keputusan untuk tidak menaikkan harga BBM adalah kabar baik bagi jangka pendek. Kita bisa bernapas lega karena biaya hidup tidak melonjak drastis hari ini. Namun, kita juga harus sadar bahwa subsidi bukanlah uang jatuh dari langit. Itu adalah uang pajak kita yang dialihkan untuk menambal harga bensin.

​Sampai kapan kita bisa bertahan? Selama APBN masih kuat menahan beban dan harga minyak dunia tidak menembus batas kewajaran, Indonesia mungkin tetap akan menjadi oase harga murah di Asia Tenggara.

Namun, publik perlu tetap waspada, karena dalam ekonomi, tidak ada makan siang yang benar-benar gratis. Penghematan energi di tingkat rumah tangga tetap menjadi kunci agar subsidi ini tidak terbuang sia-sia.