PanturaNews (Semarang) - Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Cilacap, Ammy Amalia Fatma Surya, melontarkan kritik pedas terhadap pola penindakan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap beberapa Kepala Daerah di Jawa Tengah.

Hal itu disampaikannya, usai KPK memberikan pembekalan dan sosialisasi pencegahan rasuah kepada seluruh bupati dan wali kota se-Jawa Tengah di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Senin (30/3/2026).

Ia menilai strategi Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang selama ini digencarkan lembaga antirasuah tersebut cenderung tidak mencerminkan upaya pencegahan yang substantif.

Dalam sebuah pernyataan yang viral, Ammy, menganalogikan perilaku aparat penegak hukum tersebut dengan oknum polisi yang sengaja bersembunyi untuk menjebak pelanggar lalu lintas.

"Artinya sekarang kita ini upayanya lebih kepada pencegahan. Selama ini sebetulnya gembor-gembornya KPK pencegahan, tapi kayak polisi nungguin di ujung jalur busway itu, ngumpet, begitu ada yang kejebak, tangkap," ujar Ammy, di hadapan awak media.

Kritik Atas Minimnya Sosialisasi

Menurut Ammy, esensi dari pencegahan seharusnya dilakukan sejak dini melalui peringatan atau asistensi, bukan sekadar menunggu terjadinya kesalahan. 

Ia berpendapat bahwa tidak semua kepala daerah memiliki pemahaman yang mendalam mengenai teknis pengelolaan anggaran yang sangat kompleks.

"Kalau memang pencegahan kan harusnya di depan itu sudah melakukan peringatan. Pengetahuan (kepala daerah) kan terbatas, tidak semua kepala daerah itu paham. Kadang-kadang kita tidak berniat untuk salah, tapi ternyata apa yang kita lakukan itu menjadi salah, kemudian KPK melakukan penindakan," terangnya.

Pernyataan ini muncul sebagai bentuk dukungan Ammy terhadap instruksi Gubernur Jateng untuk mengutamakan aspek pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah. 

Ia berharap ke depan, aparat penegak hukum lebih aktif memberikan early warning atau peringatan dini jika ditemukan indikasi penyimpangan anggaran.

"Ini yang mau ditransformasi, yaitu utamakan pencegahan. Jadi kalau ada indikasi penyelewengan, nomor satu warning dulu, peringatkan. Ini potensi penyelewengan, ini potensi tindak pidana," tegasnya.

Ammy meyakini bahwa dengan mengedepankan pembinaan ketimbang penangkapan mendadak, penggunaan anggaran daerah akan menjadi lebih optimal dan tepat sasaran bagi kesejahteraan masyarakat.

Ketika dikonfirmasi mengenai kasus penangkapan yang baru-baru ini terjadi di wilayah sekitar, seperti di Cilacap, Ammy enggan berkomentar jauh. 

"Saya tidak tahu, mungkin sudah dilakukan upaya pencegahan, mungkin," pungkasnya.