PanturaNews (Semarang) – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menjadi sasaran gelombang disinformasi dan hoaks masif di media sosial sejak akhir 2025 hingga awal 2026. 

Berbagai konten yang beredar di TikTok, Instagram, dan Facebook memuat tudingan mulai dari penangkapan oleh KPK hingga narasi penagihan paksa pajak kendaraan.

Ketua Kantor Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), Farid Zamroni M, mengonfirmasi bahwa pola penyebaran hoaks ini terlihat sistematis dengan memanfaatkan potongan video yang dipelintir dari konteks aslinya.

"Masyarakat perlu meningkatkan literasi digital dan kritis menyikapi hoaks, terutama yang berbasis AI (Artificial Intelligence). Bagi warga awam, kini semakin sulit membedakan mana fakta dan mana manipulasi," ujar Farid di Semarang, Minggu 8 Maret 2026.

Berdasarkan penelusuran fakta, terdapat dua isu utama yang paling sering digunakan untuk menyerang gubernur. Pertama, hoaks yang menyebut Ahmad Luthfi terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK bersama Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq. 

Faktanya, KPK resmi merilis bahwa penangkapan Fadia tidak berkaitan dengan gubernur dan Ahmad Luthfi pun telah membantah keterlibatannya.

Isu kedua terkait narasi penagihan paksa pajak kendaraan ke rumah warga. Informasi tersebut dipastikan tidak benar karena program asli pemerintah hanyalah sosialisasi dan edukasi untuk meningkatkan kepatuhan membayar pajak secara humanis.

Farid menjelaskan, sebagian warganet terjebak karena langsung menerima informasi tanpa proses verifikasi. Padahal, tanda-tanda hoaks bisa dikenali dari kualitas gambar yang mencurigakan, sumber yang tidak jelas, serta tidak adanya konfirmasi dari media kredibel.

"Jangan terburu-buru percaya. Luangkan waktu untuk memverifikasi informasi melalui situs seperti TurnBackHoax atau CekFakta sebelum membagikannya," tegas Farid.