PanturaNews (Tegal) - Ratusan mahasiswa dari sejumlah universitas di Kota dan Kabupaten Tegal menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Tegal, Jumat (27/2) sore. 

Massa membawa sembilan tuntutan yang menyoroti berbagai program kerja di bawah pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Pantauan di lokasi, massa aksi mulai memadati area depan gedung wakil rakyat sejak pukul 15.00 WIB. Mereka membawa berbagai atribut aksi serta membentangkan spanduk berisi kritik terhadap kebijakan pendidikan dan institusi kepolisian.

Ketua BEM Universitas Pancasakti Tegal, M. Al Talarik, menyatakan salah satu poin krusial yang mereka bawa adalah desakan agar pemerintah mengembalikan realisasi anggaran pendidikan 20 persen APBN ke fungsi sebenarnya. 

Ia menilai keberadaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) justru mengganggu stabilitas anggaran sektor pendidikan.

"Pendidikan saat ini sangat terganggu. Apalagi dengan kehadiran program MBG yang menurut kami tidak memberikan pengaruh secara signifikan terhadap kualitas pendidikan," ujar Talarik di sela-sela aksi.

Selain isu anggaran, mahasiswa juga mendesak adanya reformasi Polri secara nyata. Talarik menyoroti maraknya oknum anggota kepolisian yang terlibat masalah hukum serta lemahnya penindakan terhadap peredaran narkoba.

"Polri selalu menyatakan evaluasi, tetapi ternyata oknum di dalamnya masih cukup banyak. Terutama peredaran narkoba yang saya yakin Polri dan BNN tahu, tapi belum ada tindakan tegas," cetusnya.

Kritik Kesejahteraan Guru Honorer

Isu kesejahteraan tenaga pendidik juga menjadi sorotan tajam. Mahasiswa mengkritik adanya wacana pengangkatan karyawan program MBG menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam waktu singkat.

Kondisi ini dinilai menyakiti perasaan para guru honorer yang telah mengabdi selama puluhan tahun namun belum mendapatkan kepastian status serupa.

"Ada wacana karyawan MBG akan dinaikkan jadi PPPK padahal baru setahun bekerja. Sementara ada guru honorer yang sudah puluhan tahun mengabdi belum juga jelas nasibnya," tutur Talarik.

Selain isu nasional, massa juga menyentil kesiapan Pemerintah Kota Tegal dalam menghadapi bencana banjir. Sebagai wilayah yang berada di hilir, Pemkot Tegal dinilai belum matang dalam melakukan mitigasi bencana meski intensitas hujan mulai meningkat.

Aksi yang berlangsung hingga menjelang petang tersebut turut dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Tegal Kusnendro, Sekretaris Daerah Agus Dwi Sulistyantono, dan Kapolres Tegal Kota AKBP Heru Antariksa Cahya.