PanturaNews (Tegal) - Anggota DPRD Kota Tegal dari Fraksi PDI Perjuangan Hj Ratna Edy Suripno SPt, pertanyakan Pemerintah Kota (Pemkot) Tegal, terkait tanah hibah seluas 10 hektar yang diperuntukan pembangunan Politeknik Kelautan dan Perikanan (Poltek KP) di Kawasan Pulo Kodok, Kelurahan Panggung, Kecamatan Tegal Timur. Pasalnya sudah 5 tahun progresnya belum ada kejelasan.

Mentrut Hj Ratna, hingga saat ini, publik belum mendapatkan keterangan pasti mengenai kapan pembangunan tersebut akan selesai atau kapan lahan tersebut mulai dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan pendidikan.

Untuk itu pihaknya akan mendesak legislatif meminta Pemkot Tegal segera mengadakan rapat koordinasi. DPRD juga memanggil pihak terkait dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk mengklarifikasi kendala di lapangan.

​”Ini sudah lima tahun berjalan sejak direncanakan, namun progresnya belum terlihat secara signifikan. Pemkot perlu menjelaskan kepada publik kapan selesainya atau bagaimana pemanfaatan tanah hibah tersebut,” ujar Ratna.

​Ratna juga mengingatkan kepada Pemkot Tegal bahwa kondisi APBN saat ini mengalami banyak pengurangan anggaran di tingkat kementerian, sehingga dikhawatirkan pembangunan kampus bakal mangkrak.

​”Jika pembangunannya memakan waktu yang terlalu lama, Pemkot Tegal bisa mempertimbangkan kembali rencana hibahnya. Kita tahu fokus APBN hari ini banyak pengurangan anggaran, ini harus dilihat secara realistis,” imbuh Ratna.

Hj Ratna juga menyinggung persoalan sosial di sekitar lokasi hibah di Kelurahan Panggung, banyak warga yang membutuhkan lahan tersebut dan kejelasan mengenai sertifikat tanah.

Ratna menegaskan, pada prinsipnya DPRD mendukung hibah lahan untuk kepentingan pendidikan selama ada kejelasan waktu pelaksanaan. Jangan sampai lahan seluas 10 hektar tersebut dibiarkan tanpa kepastian, sementara kebutuhan masyarakat akan legalitas tanah juga mendesak.

Diberitakan sebelumnya, Pemkot Tegal secara resmi menghibahkan lahan seluas 10,1 hektar kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI pada Juli 2020. Hal itu untuk mentrasformasi Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) menjadi Politek KP guna meningkatkan kapasitas mahasiswa dari 500 menjadi 2.000 orang. Proyek ini diharapkan menjadi ikon “Kota Bahari” dan pusat wisata edukasi bahari di Jawa Tengah.