PanturaNews (Brebes) – Kabupaten Brebes berhasil mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 6,28% (year on year) pada triwulan II 2025. 

Capaian ini menempatkan Brebes sebagai daerah dengan pertumbuhan tertinggi di Jawa Tengah, sekaligus melampaui rata-rata pertumbuhan provinsi (5,28%) maupun nasional (5,12%).

Pengamat ekonomi dari CORE Indonesia, Yusuf Rendy, menyebut capaian ini sebagai sinyal positif atas efektivitas belanja publik dan pembangunan infrastruktur yang digencarkan pemerintah daerah.

“Pertumbuhan ekonomi Brebes patut diapresiasi karena mampu melampaui rata-rata provinsi dan nasional,” ujar Yusuf, Jumat (19/9/2025).

Meski demikian, Yusuf menilai keberlanjutan menjadi tantangan ke depan. Struktur PDRB Brebes masih didominasi sektor tersier.

Selain itu, potensi pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) pada 2026 dapat mempersempit ruang fiskal pemerintah daerah. 

Ia merekomendasikan efisiensi belanja, perlindungan infrastruktur dasar, serta program langsung bagi petani dan UMKM.

Pengamat dari INDEF, Rizal Taufiqurrahman, menambahkan Brebes kini memasuki fase transisi ekonomi. 

“Brebes mulai bergerak dari basis pertanian menuju diversifikasi ekonomi yang lebih modern dan terhubung dengan rantai pasok regional,” ujarnya.

Menurut Rizal, hilirisasi komoditas unggulan seperti bawang merah, garam, dan perikanan perlu dipercepat agar nilai tambah tidak lari ke luar daerah. 

Ia juga menekankan pentingnya digitalisasi UMKM serta optimalisasi posisi Brebes di jalur Tol Trans Jawa untuk menarik investasi baru.

Bupati Brebes, Paramitha Widya Kusuma, menegaskan pembangunan di daerahnya tak hanya fokus pada pertumbuhan angka PDRB, tetapi juga manfaat langsung bagi masyarakat. 

“Yang terpenting masyarakat bisa merasakan manfaatnya. Pembangunan bukan semata angka, tapi membuka akses kerja, mendorong pasar rakyat, dan memastikan petani serta UMKM ikut sejahtera,” katanya.

Data BPS mencatat sektor tersier, seperti perdagangan, transportasi, dan jasa, menyumbang sekitar 40% dari total PDRB Brebes. 

Infrastruktur yang dibangun pemerintah daerah dinilai mampu menjaga perputaran ekonomi di tingkat desa maupun pusat kota.