PanturaNews (Jakarta) – Ribuan calon jemaah Haji Furoda asal Indonesia dipastikan gagal berangkat ke Tanah Suci tahun ini. Hingga akhir Mei 2025, visa Haji Furoda atau visa mujamalahyang merupakan undangan langsung dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi belum juga diterbitkan.

Kondisi ini menimbulkan kekecewaan mendalam di kalangan jemaah. Pasalnya, sebagian besar dari mereka telah melunasi biaya perjalanan dengan nominal mencapai ratusan juta rupiah.

Menurut Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI), visa Furoda tahun ini memang tersedia, namun penerbitannya mengalami kendala serius karena adanya pengetatan kebijakan dan revisi sistem digitalisasi visa oleh Pemerintah Arab Saudi.

“Proses verifikasi visa mujamalah tahun ini diperketat. Pemerintah Arab Saudi menyesuaikan sistem dan memperketat kuota undangan, sehingga banyak visa yang tertahan,” ujar Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar, dalam konferensi pers, Rabu (28/5).

Dampaknya, banyak agen perjalanan belum bisa memproses pengajuan visa meskipun seluruh dokumen jemaah telah dinyatakan lengkap dan sesuai syarat.

Wakil Ketua Umum Aliansi Pengusaha Haramain Seluruh Indonesia (Asphirasi), Tauhid Hamdi, mengimbau para jemaah untuk tetap tenang dan menerima kondisi ini dengan lapang dada.

“Ibadah haji adalah panggilan dari Allah SWT. Tidak semua hal bisa diukur dengan materi. Jika belum waktunya, berarti ada rencana yang lebih baik dari Allah,” kata Tauhid.

Sebagai bentuk tanggung jawab, sejumlah penyelenggara perjalanan haji menawarkan dua opsi kepada jemaah: pengembalian dana secara penuh atau penjadwalan ulang keberangkatan pada musim haji tahun depan.

Sementara itu, sebagian calon jemaah memilih untuk beralih ke ibadah umrah sebagai alternatif spiritual. Ibadah umrah dianggap lebih fleksibel karena tidak bergantung pada kuota dan prosedurnya lebih sederhana.

Situasi ini kembali mengingatkan bahwa ibadah haji bukan sekadar soal kesiapan finansial, tetapi juga menuntut keikhlasan, kesabaran, dan kesiapan spiritual.

Pemerintah Indonesia melalui Kemenag RI terus berkoordinasi dengan otoritas Arab Saudi dan berkomitmen memberikan informasi terbaru kepada masyarakat secara transparan.