PanturaNews (Brebes) - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, menyebut bahwa tunggakan klaim pembayaran Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) di daerahnya mencapai Rp 7 miliar.

Kepala Dinkes Kabupaten Brebes, Ineke Tri Sulistiowati melalui Kabid Pelayanan Kesehatan, Muhtar menjelaskan, tunggakan pembayaran Jamkesda itu tersebar di semua rumah sakit rujukan milik pemerintah.

Di antaranya RSUD Brebes, RSUD Bumiayu, RSUD Margono Purwokerto, RSUP Kariadi Semarang, RSUD Soeselo Slawi, RSUD Waled Cirebon, RSUD Kardinah Tegal, dan RSUD lain yang menjadi rujukan. Namun tunggakan tertinggi terjadi di RSUD Brebes, mencapai Rp 6,9 miliar.

“Semua RSUD ini merupakan rumah sakit yang telah melakukan perjanjian kerjasama program Jamkesda Pemkab Brebes. Tunggakan paling tinggi di RSUD Brebes sebesar Rp 6,9 miliar. Sisanya, di rumah sakit lain,” ujar Ineke, Rabu 11 Mei 2022.

Menurutnya, meski di anggaran murni tahun 2022, Pemkab Brebes telah mengalokasikan Rp 3 miliar untuk program Jamkesda tersebut. Namun alokasi itu, masih belum bisa menutup tungggakan yang terjadi di beberapa rumah sakit tersebut.

Sekda Brebes, Djoko Gunawan mengatakan, terkait tunggakan Jamkesda itu setiap tahun akan diselesaikan dalam anggaran perubahan. Artinya, melalui anggaran perubahan itu Pemkab akan mengalokasikan besarnya tunggakan Jamkesda untuk dibayarkan kepada seluruh rumah sakit rujukan. Untuk anggaran murni tahun 2022, telah dialokasikan Rp 3 miliar.

“Tunggakan ini kita selesaikan di anggaran perubahan tahun ini. Tunggakan ini terjadi salah satu penyebabnya karena memang penyaringan data atau seleksi penerima manfaat Jamkesda kurang ketat, jadi jumlahnya membengkak,” pungkasnya.

Di sisi lain, program Jamkesda itu dilaksanakan untuk masyarakat miskin di Brebes yang belum dalam BPJS PBI atau KIS. Sedangkan jumlah total peserta BPJS di Brebes per Mei 2022 tercatat 93,50 persen dari jumlah penduduk Brebes sebanyak 2.001.653 jiwa.

Rinciannya, peserta BPJS PBI APBN sebanyak 1.337.986 jiwa, BPJS PBI APBD sebanyak 85.991 jiwa, dan sisa merupakan peserta BPJS dari program Pekerja Penerima Upah, Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja.

“Secara hitung-hitungan, ketika Pemkab mengalokasikan Jamkesda rata-rata Rp 2 miliar per tahun mestinya sudah bisa mencukupi. Apalagi, untuk mencapai Universal Health Coverage (UHC) kita tinggal butuh 1,5 persen peserta baru.”

“Tapi kenyataan di lapangan, jumlah warga yang memanfaatkan program Jamkesda selalu membengkak setiap tahunnya. Ini yang sedang kita crosscek lagi,” tandasnya.