PanturaNews (Tegal) - Pemotongan dana bantuan dari pemerintah masih saja terjadi. Dana bantuan rehab rumah warga miskin sebesar Rp 7 juta per unit, dipotong Rp 3 juta. Asalan pemotongan dana bantuan itu tidak jelas. Warga penerima bantuan protes, tapi tidak ada tanggapan.

Keluhan itu disampaikan salah satu Caleg Perindo Dapil 3 Tegal Barat, Kota Tegal, Jawa Tengah, saat penyampaian aspirasi pada Silaturahmi dan Jaring Aspirasi Masyarakat Kota Tegal bersama Kantor Staf Presiden (KSP), di Warung Makan Rakapok Jalan Tentara Pelajar, Kota Tegal, Jawa Tengah, Minggu 20 Januari 2019 siang.

Silaturahmi yang digelar DPP DPP Benteng#212#Jokowi bersama DPD Benteng#212#Jokowi Kota Tegal, dihadiri Ketua Umum DPP Benteng#212#Jokowi, Eta Wiwid. Sekretaris Jendral (Sekjen) DPP Benteng#212#Jokowi, Nanang Subyantoro. Pembina DPP Benteng#212#Jokowi Yusson de Bani. Acara juga dibarengi pengukuhan dan penyerahan SK Ketua Benteng#212#Jokowi Kota Tegal, Budi Sutarno.

“Kata warga penerima bantuan, kalau tidak mau dipotong maka tidak akan diberikan. Karena masalah itu, warga tidak mau terima karena takut dipotong’ Selain masalah itu, untuk bantuan MCK yang seharusnya diterima tahun 2018 kemarin, ditunda dengan alasan yang belum jelas juga,” tutur Budiarsih.

Menanggapi keluhan itu, Staf dari Kantor Staf Presiden (KSP) Deputi Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi, Burhanudin Saputu sebut bahwa pemotongan dana bantuan dari pemerintah adalah tindakan kejahatan. Karenanya, kader-kader Benteng#212#Jokowi Kota Tegal, harus turun tangan mencari akar permasalahanya.

“Kalau pemotongan dalihnya untuk administrasi, itu masih wajar. Tapi kalau pemotongan sampai Rp 3 juta ini kejahatan. Harus dicari datanya, siapa yang memotong dan apa alasanya,” kata Burhanudin.

Ditegaskan dia, jita data masalah pemotongan itu sudah lengkap, akan dibawa langsung ke KSP dan ditindak lanjuti ke kementrian terkait. “Data akan saya bawa langsung. Jika Bapak Presiden Jokowi menerima laporan ini, tentu akan marah sekali,” tandasnya.

Keluhan juga disampaikan oleh beberapa warga diantaranya oleh kader Partai Perindo, Khambali yang juga Ketua Paguyuban PKL Jalan KH Muklas. Menrut dia, para PKL belum bisa mengakses kebijakan yang menguntungkan. Karenanya, dia minta KSP menyampaikan aspirasinya.

Sementara Sairoh, janda miskin warga Kelurahan Kejambon, mengaku tidak pernah mendapat bantuan apa-apa dari pemerintah. Kartu Indonesia Sehat, BPJS juga tidak punya.

Sedangkan Ketua PKK RW 04 Kelurahan Kejambon, Sumiyati menyampaikan keluhanya, bahwa beberapa warga di lingkunganya yang lanjut usia (Lansia), tidak lagi menerima bantuan. “Datanya dihapus,” ujarnya.

Semua keluhan masyarakat, akan dibawa DPP Benteng#212#Jokowi ke KSP untuk dilaporkan ke Presiden Jokowi dan kementrian serta lembaga terkait. Leader-leader DPD Benteng#212#Jokowi Kota Tegal data yang akurat, kemudian dibuat tertulis untuk ditindak lanjuti.

“Leader-leader kami akan mencari data yang akurat, tidak menduga-duga dan berasumsi. Data itu akan kami bawa ke KSP untuk diselesaikan, agar program-program Jokowi tepat sasaran,” tutur Ketua Umum DPP Benteng#212#Jokowi, Eta Wiwid.

Ditambahkan Pembina DPP Benteng#212#Jokowi, Yusson de Bani bahwa masyarakat harus merasakan manfaat dari adanya Benteng#212#Jokowi. Kepada kader yang ada di desa, kelurahan sampai tingkat RT, harus bisa menampung keluhan dan aspirasi masyarakat bawah. Warga desa harus benar-benar merasakan langsung program Jokowi.

“Jangan sampai ada orang yang berhak atas dana atas program Jokowi terabaikan,” tegas Yusson.

Ketua DPD Benteng#212#Jokowi, Budi Sutarno menyatakan akan bekerja sepenuh hati untuk membantu masyarakat bawah. Segala permasalahan yang dikeluhkan masyarakat akan ditindak lanjuti ke DPP, KSP hingga Presiden.

“Kami akan bekerja keras supaya program-program Jokowi untuk warga miskin tidak terhambat, dan bisa tepat sasaran. Jangan sampai ada warga miskin tidak punya Kartu Indonesia Sehat maupun Kartu Indonesia Pintar, justru sebaliknya warga yang berkecukupan malah punya bantuan pemerintah itu,” ujar Budi Sutarno.