PanturaNews (Brebes) - Secara umum pengelolaan dana alokasi khusus (DAK) Pendidikan akan ada terobosan baru, diantaranya untuk pengelola tidak akan swakelola lagi tapi akan ditenderkan. Meski demikian keputusan tersebut masih menunggu selesainya standarisasi satuan pekerjaan, karena selama ini belum ada standarnya.

Demikian disampaikan Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Rohmani Spd ketika dikonfirmasi PanturaNews, Sabtu 03 Juli 2010 di Kabupaten Brebes. Menurutnya, pelaksanaan DAK di sekolah-sekolah disinyalir bermasalah. Untuk itu, Komisi X DPR RI akan membahas juknis mengenai pengelolaan DAK menggunakan sistem tender dan standarisasi ruang kelas baru (RKB). "Adanya RKB ini, usia sebuah bangunan akan bisa ditentukan, sehingga administrasi akan lebih terpantau," katanya.

Terkait dengan dana BOS, menurut Rohmani, juga banyak yang bermasalah terutama di SD. Itu karena memang tidak ada tenaga administrasi, dan kepala sekolah juga tidak disiapkan untuk itu. "Sama seperti pengolaan DAK, kita akan bahas ini dengan target sebelum Agustus 2010 mendatang sudah selesai," ujarnya.

Sementara terkait dengan banyaknya GTT di Brebes yang tidak terkover data base, pihaknya mengatakan sesuai program pemerintah ada dua pendekatan penyelesaian masalah ini. Pertama dengan pendekatan status dan yang kedua pendekatan kesejahteraan. Pendekatan status, yaitu dengan pengangkatan menjadi CPNS sedangkan pendekatan kesejahteraan adalah pemberian tunjangan untuk GTT yang tidak jauh nominalnya dari CPNS/PNS.

"Hanya saja tidak mendapat tunjangan pension, karena untuk permasalahan ini sebetulnya tidak sesederhana yang dibayangkan. Membengkaknya jumlah GTT selama ini, membuat pemerintah harus menseleksi secermat mungkin untuk meminimalisir jumlah yang ada. Jika tidak, jumlahnya akan terus naik dan banyak SDM yang sia-sia," terangnya.