PanturaNews (Brebes) - Asosiasi Bawang Merah Indonesia (ABMI) menyebutkan, bahwa Pemerintah Pusat berencana akan melakukan impor bawang merah dalam waktu dekat. Jumlahnya, yakni mencapai 2.500 ton. Langkah itu ditempuh oleh Pemerintah Pusat guna menstabilkan harga menjelang Ramadhan dan Lebaran.

Dimana saat ini harga bawang merah ada di kisaran Rp 40 ribu per kilogram. Presiden Joko Widodo menargetkan harga bisa turun menjadi Rp 20 ribu per kilogram.

"Jelas para petani bawang merah yang tergabung dalam ABMI ini, menentang sekaligus menolak keras rencana pemerintah melakukan impor bawang merah dalam waktu dekat," ujar Ketua ABMI, Juwari, Rabu 25 Mei 2016, menyikapi rencana pemerintah melakukan impor bawang merah.

Menurut Juwari, alasan Pemerintah Pusat melakukan impor untuk menurunkan harga di tingkat konsumen, dinilai sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini. Kebijakan impor itu juga dinilai sebagai kebijakan yang tidak mendasar dan bukti pemerintah tidak tahun kondisi di lapangan yang sebenarnya.

Padahal kondisi di daerah - daerah sentra penghasil bawang merah, seperti di Kabupaten Brebes, saat ini sedang memasuki musim panen. Harga bawang sudah turun drastis. Di tingkat petani harga yang semula Rp 25.000/ kg kini turun menjadi Rp 16.000/ kg. Sedangkan harga di tingkat distribusi, juga turun dari semula Rp 28.000 - Rp 30.000/ kg menjadi Rp 18.000 - Rp 20.000/ kg.

"Persoalan harga di tingkat konsumen, khususnya di Jakarta yang mencapai Rp 40.000/ kg, itu mestinya yang perlu ditelusuri karena diduga ada kesalahan distribusi," ungkapnya.

Disisi lain, lanjut dia, stok bawang merah di pasaran, saat ini juga sudah melimpah. Pasokan bawang ke Jakarta, khususnya Pasar Kramatjati mengalami peningkatan tajam. Biasanya pasokan itu hanya 23 truk/ hari saat ini mencapai 30 truk/ hari.

"Ini artinya, baik pasokan dan harga di pasaran sudah normal. Bahkan, harga bawang sudah turun sejak hari-hari sebelumnya. Tapi, kenapa pemerintah justru mau impor," tuturnya.

Untuk itu, dia meminta agar kebijakan Pemerintah Pusat melakukan impor bawang itu harus ditunda dan dikaji ulang. Apabila kebijakan itu tetap dipaksakan, jelas sangat merugikan petani yang baru akan menikmati harga baik.

"Kalau impor dilakukan sekarang, bukan hanya akan menjatuhkan petani, tetapi membunuh petani. Apalagi biaya produksi saat ini sudah sangat tinggi Rp 90 juta - Rp 100 juta/ hektare, dengan harga bibit mencapai Rp 40.000 - Rp 50.000/ kg," paparnya.

Dia menambahkan,  mestinya Pemerintah Pusat memperbaiki pola perbibitannya, bukan malah impor. Sehingga, petani bisa mendapatkan bibit dengan harga murah, dan harga jual bawang juga bisa stabil serta tidak memberatkan konsumen.

"Hasil survei kami di lapangan, di Brebes saat ini ada sekitar 2.800 hektare lahan bawang yang siap panen di awal Juni nanti dan puncak panen raya akan terjadi pada Juli serta Agustus mendatang. Mestinya pemerintah bisa membaca kondisi ini, karena dengan panen raya otomatis harga akan turun," pungkasnya.