PanturaNews (Brebes) - Keterwakilan perempuan dalam legislatife maupun eksekutif masih rendah. Terbukti, anggota DPRD di Jawa Tengah hanya ada 24 kursi dari 100 kursi anggota Dewan Provinsi Jateng hasil pemilu 2014. Untuk itu, perlu dilakukan terobosan jitu, agar perempuan bisa mengambil peran lebih besar dalam menentukan nasib bangsa dengan menjadi pelaku kebijakan.

Demikian disampaikan anggota DPRD Jawa Tengah, Hj Nurhasanah SH saat menyampaikan pendidikan politik perempuan tahun 2016 yang digelar PC Muslimat NU Brebes bekerja sama dengan Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan Keluarga Berencana (BP3KB) Prov Jateng, di Aula Kantor PC Muslimat NU Jalan Kiai Kholid Barat Pasarbatang Brebes, Senin 07 Maret 2016.

Menurut Nurhasanah, penempatan posisi nomor urut sangat berpengaruh pada keterpilihan. Karena nomor urut 1 terbukti masih dominan jadi. Ada 62 persen anggota DPRD Prov Jateng yang menempati posisi nomor urut 1 berhasil terpilih menjadi anggota dewan 2014-2019.

“Sayangnya, rata-rata calon perempuan ditempatkan pada nomor urut 3 kebawah, sehingga peluangnya sangat kecil,” terangnya Nurhasanah yang juga politikus dari PPP.

Dilihat dari segi usia, legislator laki-laki cenderung berusia muda dalam artian muda usia maupun muda di partai dibandingkan dengan perempuan (Laki-laki 36,84%, perempuan 29,16%). Sedangkan anggota legislatif perempuan sudah berusia matang, Laki-laki berusia matang 23,68 persen dan perempuan berusia matang mencapai 33,33 persen.

“Regenerasi perempuan di partai lebih lambat, perempuan juga memerlukan waktu yang lebih lama untuk dipilih meskipun pengalaman politiknya lebih panjang,” terangya.

Nurhasanah membuktikan, jarang sekali saksi-saksi di TPS adalah perempuan sehingga gampang saja terjadi dominasi kekuasaan laki-laki. Dia melihat, sistem proporsional terbuka yang berlaku di Indonesia tidak membuka perlakuan khusus berbasis gender. Disamping itu, komitmen parpol untuk menjamin keterpilihan 30 persen untuk perempuan juga masih rendah.

“Dari sekarang, kita harus berebut palu kekuasaan legislative dengan modal yang besar berupa modal sosial, ekonomi, dan politik,” ajaknya dengan penuh semangat.

Kepala BP3 KB melalui Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan (PKH PP) Provinsi Jateng Dra Budi Aryanti MSi menjelaskan, pendidikan politik ini digelar untuk memberi bekal kepada anggota Muslimat NU untuk peningkatakan partisipasi politik.

Menurutnya, meski sudah ada peningkatan anggota Dewan Perempuan di Provinsi maupun di Kabupaten disbanding pemilu tahun-tahun sebelumnya namun belum mencapai 30 persen.

“Untuk dewan provinsi baru mencapai 24 persen sedangkan ditingkat Kabupaten rata-rata 17,9 persen,” tutur Aryanti.

Aryanti melihat, perempuan yang secara aktif telah menyumbangkan diri dalam kegiatan perempuan seperti aktivis Muslimat NU misalnya sangat berpeluang menduduki kursi dewan. Tapi yang jelas, kapasitas perempuan dalam kehidupan berpolitik makin meningkat dengan wawasan kader yang terpilih adalah perempuan yang responsip terhadap perempuan itu sendiri.

Ketua PC Muslimat NU Brebes Dra Hj Chulasoh menambahkan, kegiatan ini diikuti 50 anggota Muslimat NU se Kabupaten Brebes. Mereka diharapkan bisa menyebarluaskan informasi yang didapat di pengajian-pengajian atau kegiatan rutin Muslimat di wilayahnya masing-masing.

“Saatnya perempuan pegang palu kebijakan, bukan hanya pegang mikrophone untuk berpidato saja,” tandasnya.

Turut memberikan materi Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan (KHP) Badang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Kabupaten Brebes Dra Hj Farikha. Dia menyampaikan tentang peran dan posisi kaum perempuan dalam politik.