PanturaNews (Brebes) - Mangkraknya proyek pembangunan jalan lingkar utara (jalingkut) yang menghubungkan antara Brebes dan Kota Tegal, Jawa Tengah, sejak tahun 2013 lalu dipertanyakan oleh anggota DPR RI dan berbagai kalangan.

Pasalnya, hinggga kini belum ada kejelasan sama sekali terkait proyek pembangunan jalingkut yang mulai dilaksanakan sejak tahun 2005 lalu, namun mandeg akibat masalah sengketa antar pihak Pemerintah Pusat dengan pihak ketiga.

"Ini jelas menjadi pekerjaan rumah (PR) yang belum terselesaikan. Tapi, kami menghimbau kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Brebes, supaya bagimana semaksimal mungkin memperjuangkan kelangsungan proyek jalingkut Brebes-Tegal senilai Rp 205 milyar ini," ujar anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) IX Jateng, H. Agung Widyantoro, usai menghadiri rapat paripurna istimewa HUT ke -338 Kabupaten Brebes, di gedung DPRD setempat, Senin 18 Januari 2016.

Agung yang juga mantan Bupati Brebes ini mengatakan, apa yang sudah dirintis oleh almarhum Bupati Brebes, H. Tajudin Noor Aly itu (proyek jalingkut Brebes-Tegal-red) merupakan suatu terobosan besar.

Dimana, Kabupaten Brebes bisa lebih awal, bahkan rekor tercepat dalam masalah pembebasan tanah yang ketika itu ditangani oleh Asisten I Setda Pemkab Brebes, H. Supariyono. "Jadi apa yangg sudah dirintis secara serius ini kemudian dibiarkan terbengkalai," tutur anggota Komisi II dari Fraksi Partai Golkar DPR RI itu.

Lebih lanjut dikatakan Agung, terkait dengan persoalan sengketa antara Pemerintah Pusat dengan pihak ketiga perihal sumber dana proyek jalingkut Brebes-Tegal, dimana merupakan 30% dari APBN dan bantuan dari Asian Development Bank (ADB) atau Bank Dunia 70%.

"Tapi kalau bantuan itu sudah tidak ada, kenapa mesti harus diributkan. Lebih baik bagaimana caranya berfikir menjalankan program ini. Caranya bagaimana?, Kan ada alokasi dana yang bersumber dari APBN yang bisa kita dapatkan," terang Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Brebes ini.

Menurutnya, diperlukan kecerdikan dan kecerdasan dari seorang Pemimpin Daerah untuk berupaya melakukan komunikasi/koordinasi dengan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum.

"Mumpung sekarang Presiden Joko Widodo lagi giat-giatnya bertekad membangun desa dari pinggiran. Artinya, kalau Kabupaten Brebes maju dan desa-desa-nya bisa sejahtera, tentu Indonesia bisa sejahtera," katanya.

Apalagi, lanjut dia, di dalam APBN, ada alokasi dana dari Presiden yang ditransver langsung kepada Bupati/Walikota se-Indonesia sebesar Rp 100 milyar.

"Tinggal bagaimana anggota dewan di daerah untuk bisa mengontrolnya. Daripada mengontrol Rp 60 milyar dari APBD untuk pembangunan RSUD Brebes," ucapnya.

Namun demikian, imbuh dia, jika alokasi dana transferan sebesar Rp 100 milyar tidak bisa digunakan untuk pembangunan kelanjutan proyek jalingkjut Brebes-Tegal, maka bisa minta alokasi lain yang bersumber dari APBN.

"Jangan sampai korban (pejabat-red) lagi yang mundur dari jabatannya, hanya gara-gara pantura Brebes macet. Apalagi ini merupakan problem tahunan," pungkasnya.

Sementara Bupati Brebes, Hj. Idza Priyanti SE mengatakan, Pemkab sudah berulang kali berkomunikasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum, baik dengan mendatangi secara langsung maupun dengan lewat surat terkait dengan jalingkut Brebes sepanjang 16,8 KM tersebut.

"Tapi memang dilematisnya Pemerintah Pusat adalah masalah anggaran," ungkap Idza Priyanti.

Atas persoalan itu, Pemkab Brebes, kata Idza bertekad tetap akan terus menindaklanjuti dengan Kementrian Pekerjaan Umum. Mengingat, hal itu menyangkut kepentingan bersama.

"Kalau dianggarkan lewat APBD Brebes tidak bisa. Itu karena merupakan proyeknya Pusat. Mudah-mudahan dalam APBN perubahan 2016 ini, Pemerintah Pusat mengalokasi anggaran untuk kelanjutan proyek jalingkut Brebes-Tegal. Sebab, kalau tidak ditindak lanjuti Pemerintah Pusat, jalan pantura Brebes akan terus berhadapan dengan kemacetan saat menghadapi arus mudik libur panjang maupun lebaran," tandasnya.