PanturaNews (Tegal) - Anggota Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) DPRD Kota Tegal, Jawa Tengah, Abdulah Sungkar ST, Rabu 14 April 2010 siang, menegaskan perlunya sinkronisasi visi misi Pemkot Tegal dengan pembiayaan program kegiatan APBD.

Menurut Sungkar, alasan sinkronisasi itu dikarenakan selama ini belanja pemerintah masih menimbulkan deviasi yang sangat besar. “Harus ada sinkronisasi antara visi misi Pemkot dengan program kegiatan APBD. Setidaknya hal ini bisa meminimalisir deviasi yang ditimbulkan. Sebab selama ini standar belanja pemerintah masih menimbulkan deviasi yang cukup besar antara rencana dan realisasi anggaran,” kata Sungkar.

Lebih jauh dijelaskan, penyebab timbulnya deviasi itu sendiri karena tidak adanya evaluasi standar belanja yang jelas. Hal tersebut mengakibatkan melesetnya estimasi biaya. Akibatnya, hal itu berujung kepada tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA).  “Suatu kesalahan besar jika tingginya Silpa disebut sebagai sebuah prestasi. Padahal, tingginya Silpa itu merupakan indikasi tingginya deviasi,” jelasnya.

Disisi lain dikatakan, Pansus juga akan membahas soal standarisasi pelayanan minimal yang selama ini dinilai jauh rencana program dan realisasi.  Sungkar menambahkan, penghitungan APBD yang positif adalah menghindari terjadinya over deviasi yang bisa berakibat terhadap tingginya Silpa.

“Secara garis besar harus ada sinkronisasi antara rencana anggaran dan realisasi anggaran yang disinkronkan dengan visi misi pembangunan dan program kegiatan yang tersusun dalam APBD,” tandasnya.