PanturaNews (Brebes)-Bantuan Langsung Miskin (BLSM) diduga diselewengkan sejumlah perangkat Desa Slatri, Larangan, Kabupaten Brebes. Ratusan warga yang tidak terima dana bantuan pemerintah itu, mengepung kantor balai desa setempat, Senin 10 Agustus 2015.

Warga mendesak agar dana BLSM bantuan pemerintah yang menjadi haknya itu, dikembalikan seutuhnya dan menuntut para perangkat yang menyelewengkan dipecat.

Warga yang datang ke balai desa sekitar pukul 09.30 itu, didampingi LSM Gerakan Berantas Korupsi (Gebrak). Warga yang mayoritas para ibu itu melakukan audiensi dengan kepala desa. Kegiatan tersebut mendapat pengamanan cukup ketat dari jajaran Polsek Larangan dibantu Polres Brebes.

Imron (40) perwakilan warga pada audiensi tersebut mengatakan, penyelewengan dana BLSM itu hampir terjadi di seluruh pedukuhan yang ada di Desa Slatri. Di Pedukuhan Slatri Timur misalnya, ada sebanyak 55 kartu BLSM yang belum dibagikan. Namun setelah warga ramai protes, kartu baru dibagikan dan uangnya hanya dibagikan separoh dari total penerimaan.

Kemudian di Pedukuhan Siramin, Sikancil dan Slatri Utara. Hanya di Pedukuhan Slatri Tengah yang tidak bermasalah.

"Atas permasalahan ini, kami menuntut agar hak warga dari BLSM itu dikembalikan. Kades secepatnya harus menyelesailan masalah ini. Jika tidak kami akan melakukan mosi tidak percaya ke kades. Tak hanya itu, kami juga akan melanjutlan kasus ini ke ranah hukum. Meski saat ini sudah ada 6 perangkat desa yang mengundurkan diri karena permasalahan ini," ancamnya.

Senada dengan Akhmad Dasuki (38, salah seorang tokoh pemuda pedukuhan Siramin ini mengungkapkan, di pedukuhanya ada sekitar 82 orang penerima BLSM tetapi belum menerima haknya. Mestinya untuk pencairan terakhir warga mendapat dana BLSM sebesar Rp 600.000. Namun kenyataanya mereka sebagian ada yang hanya menerima Rp 200.000 per orang, bahkan ada yang sama sekali belum menerimannya.

"Kami minta uang BLSM ini dikembalikan semua," tandasnya.

Menurut dia, penyelewenggan dana BLSM itu dilakukan dengan cara, oknum perangkat desa menahan kartu dengan alasan untuk menyeleksi orang kaya tetapi menerima bantuan. Akan tetapi, kartu itu justru tidak dikembalikan dan malah dicairkan oleh perangkat desa yang menangani.

Mereka bisa mencairakan dana BLSM di kantor pos kecamatan, karena ada surat pernyataan yang ditandatangani kades sebagai jaminan. Dari hasil uang itu hanya sebagian yang diberikan ke warga yang berhak, bahkan ada juga yang tidak sama sekali.

"Kalau ditotal ada ratusan warga penerima yang dananya diselewengkan oknum perangkat desa ini," ungkapnya.

Kades Slatri, Aminudin Al Hakim mengatakan, pihaknya akan serius menindaklanjuti permasalahan tersebut. Bahkan, saat ini sudah ada 6 perangkat desa yang mengundurkan diri akibat permasalahan tersebut.

"Apa yang dilaporkan warga itu memang benar adanya seperti di lapangan. Ada dana BLSM yang tidak disalurkan sepenuhnya kepada warga penerima. Dan, atas kejadian ini saya juga telah menerima surat pengunduran diri dari enam perangkat desa," ujarnya.

Kades mengaku, baru mengetahui masalah tersebut setelah mendapat laporan warga. Dari awal pembagian kartu BLSM memang dilakukan oleh perangkat desa. Itu atas hasil pertemuan tingkat kecamatan bersama kantor pos. Dimana, kantor pos meminta bantuan desa untuk membagikan kartu BLSM, karena jumlahnya sangat banyak. Namun, dalam perjalannya ternyata terjadi penyelewengan.

"Kami meminta waktu satu bulan untuk menyelesaikan masalah ini. Artinya, semua uang hak warga dari BLSM akan dikembalikan," tandasnya.

Dalam aksi itu, warga juga mendesak kades untuk membuat surat pernyataan, untuk segera menyelesaikan persoalan tersebut dan mengembalikan semua uang warga dari BLSM.