PanturaNews (Kajen) - Terkait pemeriksaan 19 Kepala Sekolah (Kasek) oleh tim Polda Jawa Tengah atas pelaksanaan DAK Pendidikan 2009 di Kabupaten Pekalongan beberapa waktu lalu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerak asal Kendal, Jawa Tengah, Selasa 30 Maret 2010 pukul 12.00 WIB mendatangi Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Pekalongan.

Kedatangan LSM Gerak menemui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pekalongan, Tri Panji Irianto menanyakan adanya pemeriksaan tersebut. Pertemuan berlangsung tak lama, karena mereka cukup puas atas jawaban bahwa kedatangan anggota dari Polda Jateng itu sebatas silaturahmi.

Tripanji Iriyanto menjelaskan, polisi dan jaksa sudah sewajarnya melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan. Hal itu, tak hanya dilakukan di Kabupaten Pekalongan namun juga dilakukan di daerah lain, karena pelaksanaan DAK itu terbuka dan dapat diketahui secara umum.

"Saya kira polisi, jaksa wajar melakukan pemantauan atau klarifikasi, jadi tidak perlu dibesar-besarkan. Terus terang kadang-kadang media membesar-besarkan, kepala dinas tidak tahu ditulis tidak tahu," ujar Panji dihadapan para wartawan dan LSM.

Panji terkesan tak mau membeberkan tentang adanya klarifikasi terhadap 19 Kasek tersebut, karena hal itu dinilai tidak ada masalah dan tidak perlu di besar-besarkan. Namun pihaknya mengakui adanya salah satu oknum kepala sekolah yang mungkin dinilai kurang baik dalam melaksanakan DAK Pendidikan 2009. Karenanya hal itu jangan dijadikan barometer jika pelaksanaan DAK Pendidikan di Kabupaten Pekalongan bermasalah.

"Kalau soal laporan dari anak buah ya jelas, selaku kepala dinas dilapori, tapi kalau yang ditanyakan kenapa Polda melakukan pemeriksaan kepada 19 Kasek ya tanyanya sama Polda," lanjut Panji.

Sebelumnya, Ketua LSM Gerak, Futuhat menanyakan tentang alasan Polda Jateng memeriksa terhadap 19 Kasek di Kabupaten Pekalongan terkait DAK tahun 2009. Selain itu, pihaknya juga menanyakan tindak lanjut dari dinas atas temuan LSM Gerak terhadap dugaan penyimpangan kayu yang digunakan di sekolah-sekolah yang dinilai kurang spek. Namun LSM kurang mendapat tanggapan dari kepala dinas, karena sebagian sudah dilakukan pembongkaran.