PanturaNews (Brebes) - Gerakan Berantas Korupsi (Gebrak) bersama warga Kabupaten Brebes, Jawa Tengah (Jateng), berencana mengadu ke Presiden RI, Joko Widodo yang akrab disapa Jokowi, terkait dengan persoalan proyek pembangunan jalan tol Pejagan-Pemalang di Kabupaten Brebes.

"Bukan hanya ke Presiden Jokowi saja, tapi kami juga akan mengadu persoalan proyek pembangunan yang digarap oleh PT Waskita Karya ini ke Kementerian terkait, seperti Kementrian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan, Kementrian Agraria dan Tata Ruang, termasuk Komisi V DPR RI yang membidanginya," ujar Koordinator Badan Pekerja Gebrak, Darwanto, Minggu 20 Desember 2014.

Darwanto menjelaskan, alasan pihaknya akan mengadu terkait persoalan jalan tol Pejagan-Pemalang ke Presiden Jokowi dan Kementerian terkait serta Komisi V DPR RI karena Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Brebes terkesan membiarkan warganya yang berjuang sendiri saat menghadapi segala persoalan atas dampak kerugian daripada proyek pembangunan tol tersebut.

Pemkab Brebes, menurut Darwanto, selama ini mau hadir kalau ada persoalan atau desakan dari warga. Padahal, banyak sekali dampak kerugian yang diterima warga, khususnya yang terkena imbas proyek pembangunan tol yang digarap oleh PT Waskita Karya di sepanjang jalur Brebes, mulai dari Pejagan hingga Kaligangsa.

Diantaranya, seperti akses/jalan desa yang rusak. Kemudian, banyak areal pertanian yang terendam bajir karena tidak ada pembuatan saluran/irigasi.

"Kalaupun ada gorong-gorong untuk saluran irigasi, itupun tidak sesuai dengan yang diharapkan. Belum lagi, persoalan ganti ruagi atas penjualan tanah warga yang saat ini masih belum menerima pembayaran ganti rugi dan masih banyak persoalan lainnya yang merugikan warga," tuturnya.

Darwanto menilai PT Waskita Karya, selaku pihak penanggung jawab tol Pejagan-Pemalang, tidak ada niatan yang serius dalam menindaklanjuti segala persoalan warga sebagai imbas dari proyek pembangunan jalan bebas hambatan tersebut.

Dalam pengaduannya nanti, lanjut Darwanto, pihaknya akan meminta Presiden Jokowi untuk bisa memberikan teguran keras kepada Pemkab Brebes atas persoalan warganya yang selama ini terkesan didiamkan saat menghadapi segala persoalan terkait proyek tol tersebut.

Disisi lain, pihaknya juga akan meminta kepada Kementerian terkait agar PT Waskita Karya bisa memberikan desain proyek tol, analisi dampak lingkungan (Amdal) lalu lintas (lalin), serta besarnya anggaran atas proyek pembangunan tol Pejagan-Pemalang.

"Itu agar masyarakat tahu. Benar apa tidak selama ini proyek pembangunan tol Pejagan-Pemalang yang digarap oleh PT Waskita Karya. Apakah sudah sesuai dengan aturan yang ada atau justru sebaliknya menyalihi aturan. Itu poin-poin yang nantinya akan kami adukan ke Presiden Jokowi, Kementerian terkait dan Komisi V DPR RI," pungkasnya.

Terpisah, anggota Komisi V DPR RI, Damayanti Wisnu Putranti mengatakan, pihaknya belum bisa menindaklanjuti atas persoalan warga Kabupaten Brebes yang terkena imbas proyek pembangunan tol Pejagan-Pemalang.

"Karena saya baru turun reses di Brebes, jadi saya belum bisa menindaklanjuti sendiri atas persoalan warga Brebes yang terkena proyek pembanguna tol Pejagan-Pemalang. Tapi, nanti akan saya sampaikan persoalan ini ke Kementerian terkait," katanya.

Semetara Bupati Brebes, Hj. Idza Priyanti SE mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan pejabat SKPD terkait untuk bisa menindaklanjuti persoalan warga terkait proyek pembangunan tol Pejagan-Pemalang tersebut.

"Ya, termasuk nanti supaya PT Waskita Karya bisa diundang untuk menindaklanjutinya, dengan harapan persoalan ini bisa diselesaikan dengan baik," tandasnya.