PanturaNews (Kajen) - Pemkab Pekalongan menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahun 2010 di Lantai I Setda Kabupaten Pekalongan. Kegiatan itu untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2011, Senin 22 Maret 2010.

Bupati Pekalongan, Dra Hj Siti Qomariyah MA mengutarakan penyelenggaraan Musrenbang ini dalam rangka memenuhi amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musrenbang, dan Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 050/00753 Tanggal 4 Januari 2010 tentang Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2010 tentang Penyusunan RKPD Tahun 2011 serta Surat Edaran Bupati Pekalongan Nomor 050/57 Tanggal 21 Januari 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Pekalongan Tahun 2010.

"Hal ini dimaksudkan agar jadwal pelaksanaan, mekanisme dan proses perencanaan pembangunan daerah tahun 2011 dapat berjalan secara tepat waktu, sinergis dan demokratis," ujar bupati.

Bupati mengatakan, RKPD Tahun 2011 sebagai output dari Musrenbang tahun 2010 ini, merupakan tahun terakhir dalam mewujudkan visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2006 – 2011. "Kemajuan pada beberapa bidang pembangunan daerah terus kita capai, meskipun masih terdapat beberapa kendala maupun tantangan yang harus kita hadapi," lanjut bupati.

Diuraikan, kondisi dinamis perekonomian Kabupaten Pekalongan tidak dapat terlepas dari perkembangan ekonomi Jawa Tengah dan Nasional. Stabilitas ekonomi makro merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dilihat dari perkembangan beberapa Indikator Ekonomi Makro di Kabupaten Pekalongan pada tahun 2008 - 2009 dapat dilihat  antara lain, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2008 sebesar 4,78% dan pada tahun 2009 sebesar 4,11%, PDRB atas dasar harga berlaku  pada tahun 2008 mencapai Rp 5,86 trilyun dan meningkat menjadi Rp 6,35 trilyun pada tahun 2009. Kemudian tngkat Pengangguran Terbuka mencapai 7,38% pada tahun 2008 dan mengalami penurunan menjadi 6,83% pada tahun 2009. " Jumlah penduduk miskin pada tahun 2008 sebanyak 170.000 jiwa atau 17,58% dan mengalami penurunan pada tahun 2009 menjadi 160.237 jiwa atau 16,39%," tambah bupati.