Mendengar, membaca dan mencermati Nota Keuangan/RAPBN 2015, hampir tidak ada sisa ruang fiskal bagi pemerintahan baru ke depan untuk memasukkan programnya. Apalagi pemerintah mematok defisit anggaran sebesar Rp 257,6 triliun atau 2,32 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dalam RAPBN 2015. Keadaan itu membuat Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) akan menghadapi tantangan berat diawal pemerintahannya.

Kondisi ekonomi Indonesia pada Oktober 2014 bakal lebih sulit dari keadaan sebelumnya. Masalah pemerintah baru bukan cuma tidak ada uang untuk melaksanakan program yang digariskan dalam visi misinya, melainkan kondisi sangat berat yang langsung dirasakan rakyat banyak. Pada bulan Oktober- Desember 2014 rakyat akan merasa baru tiga bulan pemerintahan Jokowi-JK berjalan, kondisi hidup rakyat terasa lebih susah.

Selain defisit anggaran, pemerintah baru Jokowi-JK akan mewarisi defisit transaksi berjalan dan mungkin juga neraca pembayaran. Sebab, pada Oktober 2014 kita semua harus antisipasi berhentinya program Quantitative Easing dari  The Fed. Modal-modal jangka pendek akan keluar dari emerging market, termasuk Indonesia.

Jika quantitative Easing berhenti (atau tappering Off) maka likuiditas global mengering sehingga suku bunga global naik. Keadaan itu akan membuat suku bunga obligasi pemerintah juga ikut naik, sehingga ruang fiskal makin sempit dan defisit membesar yang mengakibatkan anggaran membesar.

Akibatnya pemerintah tidak punya uang. Pada saat yang sama juga berlangsung reaksi berantai yang lain. Jika Quantitative Easing berhenti (atau tappering off), maka likuiditas global mengering. Akibatnya suku bunga global naik yang bisa menyebabkan modal jangka pendek (hot money) kabur dari Indonesia.

Kalau itu terjadi maka neraca pembayaran kita tertekan sehingga kurs rupiah anjlok hingga inflasi naik. Siklus makin buruk jika kita masukkan pula faktor impor BBM. Karena kurs rupiah loyo, anggaran subsidi akan makin besar. Ada pula faktor konflik ISIS, Gaza, Rusia yang bikin harga minyak masih terus tinggi.

Situasi ini mengharuskan pemerintah baru di bawah Jokowi-Jk untuk bersikap:

1. Rasional, tidak ada ruang untuk bergenit-genit dengan program yang berbau sloganistik tapi justru membebani ekonomi nasional.

2. Realistis, jangan berpikir melaksanakan program-program kerakyatan dan janji-janji kampanye dulu. karena situasinya sedang darurat.

3. Tegas, berani mengambil kebijakan tidak populer mumpung modal politik masih besar.

4. Jujur dan transparan kepada rakyat. Jangan sampe kondisi ini diboncengi pemburu rente yang mengatasnamakan rakyat.

(Muhammad Yamin adalah Ketua Presidium Seknas Jokowi, Staf Ahli Ketua MPR RI)