 |
 |
|
|
|
|
PanturaNews (Ponorogo) - Dinas Pertanian Ponorogo, Jawa Timur, menolak program Unit Pengelola Pupuk Organik (UPPO) dari Direktorat Pupuk dan Pestisida, Direktorat Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementrian Pertanian Tahun Anggaran (TA) 2014. Program tersebut dinilai tidak realistis dan menyulitkan petani. Terbukti berdasarkan pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya, kelompok tani sedikit yang mampu menjalankan program itu dengan baik.
Mereka rata-rata merasa kesulitan, bahkan asset yang mereka miliki, terutama sapi sulit dipertahankan. “Tahun ini kami menolak, karena jelas tak realistis dan tahun-tahun yang lalu kelompok tani yang mampu menjaga kelangsungan program itu pun merasa kesulitan. Dulu saya sempat kaget, kok tiba-tiba ada bantuan ini, dan saya tidak bisa membendung karena sebagian melalui aspirasi anggota DPR RI,” ujar Kabid TPH Dinas Pertanian Ponorogo, Suprapto, Selasa 13 Mei 2014 di kantornya.
Pihaknya menegaskan, jika pada tahun 2014 ini, tak ada lagi kelompok tani di Ponorogo yang menerima program bantuan UPPO itu. Hal itu dipertegas agar para petani tidak menjadi ‘korban bantuan’.
Kesulitan program tersebut, lanjut Suprapto, tak ada dana pendamping bagi kelompok tani untuk menghidupi ternak sapi. Padahal, setiap hari membutuhkan pakan yang cukup banyak, sementara out put yang dihasilkan hanya pupuk organik yang juga penggunaanya melalui proses terlebih dahulu.
“Program itu out putnya kan hanya pupuk organik, sementara pakan yang dibutuhkan untuk ternak sapi cukup banyak, kalau 10 ekor saja sudah berapa banyak yang dibutuhkan, artinya ongkos produksi dengan hasilnya tidak imbang, akhirnya bisa mengurangi asset, dari pada ini terjadi lebih baik tidak usah,” ungkapnya.
Suprapto mengakui jika program itu sulit dilakukan, dan pada akhirnya para kelompok tani pun merasa kesulitan. Sepertinya mereka juga kurang maksimal mengelolanya setelah menerima bantuan tersebut, karena antara teori dengan praktek yang dilakukan tidak sama.
Karena itu, pemerintah diharapkan meninjau kembali program tersebut agar betul-betul
bisa bermanfaat bagi para petani. ”Saya kira program ini perlu ditinjau kembali agar lebih baik dan bermanfaat,” tambahnya.
