 |
 |
|
|
|
|
PanturaNews (Kajen) – Proyek- proyek di Departemen Agama (Depag) Kabupaten Pekalongan, yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK), terutama bidang pendidikan dinilai kurang transparan. Sehingga rawan penyimpangan, karena kurang terpantau oleh lembaga pengawas independen seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun lembaga pemantau lainya. Demikian dikatakan Ketua LSM FMPB Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Mustofa Amin, Jumat 12 Maret 2010 pukul 09.30 WIB.
Menurutnya, tak seperti proyek di Dinas Pendidikan yang secara maraton sering mendapat sorotan dari sejumlah LSM maupun masyarakat. Sedangkan pelaksanaan DAK Pendidikan di Depag sepi dari permasalahan, karena dinilai kurang transparansi baik terhadap LSM maupun pers. Padahal nominal DAK pendidikan di Depag ini tak kalah jumlahnya dengan DAK pendidikan di Disdik. "Kami akan meminta transparansi kepada Depag terkait masalah ini, termasuk pembangunan Madrasah Bertaraf Internasional (MBI) dan Ongkos Biaya Perjalanan Haji," kata Mustofa.
Senada dikatakan Ketua LSM Gost M Solehan, dari pantauan LSM selama ini Depag kurang transparan terhadap program-program yang menyangkut keuangan negara seperti DAK Pendidikan, Ongkos Biaya Perjalanan Haji, ganti rugi lahan pembangunan MBI di Kedungwuni dan lain-lain. LSM Gost mengkwatirkan terjadinya penyimpangan terhadap uang negara yang dikelola oleh Depag, karena tidak terpantau oleh pihak-pihak terkait seperti LSM, media dan lain-lain. "Saya melihatnya juga kurang transparan, kedepan kita akan pantau pelaksanaan DAK di Depag," ungkap Solehan.
Sementara Kepala Departemen Agama Kabupaten Pekalongan, Dr A Umar mengatakan, pihaknya saat ini telah membuka komunikasi dengan pihak manapun secara transparan demi kelancaran pembangunan. Jika selama ini belum terjalin harmonisasi Depag dengan lembaga lain, pihaknya minta maaf. "Kalau dulu mungkin kurang adanya keterbukaan kami minta maaf, sekarang mari kita jalin hubungan baik dengan pihak manapun," kata Dr Umar, Kakandepag Kabupaten Pekalongan yang baru.
