 |
 |
|
|
|
|
PanturaNews (Kajen) - Kunjungan Kerja (Kunker) Anggota DPRD Komisi A dan C Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, ke Pulau Batam, mendapat kritikan pedas dari sejumlah LSM setempat. Menurutnya, kunker ke Pulau Kalajengking itu dinilai tidak rasional dan hanya untuk foya-foya menghamburkan uang rakyat.
"Kami sanksi terhadap anggota dewan yang kunker di sana, apakah mereka mampu menggali potensi di Batam, untuk diterapkan di Kabupaten Pekalongan, padahal permasalahan yang dihadapi di sini masih banyak yang belum terselesaikan," ujar Ketua LSM Forum Silaturrahmi Masyarakat Pekalongan (FSMP) Muhammad Subkhi, Selasa 09 Maret 2010 pukul 10.35. WIB.
Subkhi menandaskan, tak sepantasnya anggota dewan meninggalkan Kota Santri, hanya untuk tujuan yang tak jelas hasilnya dan tidak dapat di rasakan langsung oleh masyarakat. Padahal, permasalahan-permasalahan di Kabuapten Pekalongan seperti kemiskinan, upah buruh yang masih rendah, pendidikan yang belum merata dan lain-lain masih menghantui masyarakat. "Apakah anggota dewan mampu mempresentasikan permasalahan di sana, sedangkan SDM masyarakat di Batam jauh lebih baik. Ketika dengar pendapat dengan Kapolres saja banyak yang diam, kalau mau belajar di sini dululah, gak usah ke Batam," tukas Subkhi.
Hal Senada dikatakan Ketua LSM Forum Masyarakat Pekalongan Bersatu (FMPB) Mustofa Amin, menurut Mustofa DPRD tidak perlu Kunker ke Batam, karena hanya akan mempermalukan Kota Santri di sana. Pasalnya, permasalahan di Kabupaten Pekalongan yang kini menasional, seperti kasus foto saru, belum juga terselesaikan, mereka malah mencari permasalahan baru di Pulau Kalajengking.
"Kalau menurut saya, dewan yang ke Batam itu lebih baik tidak usah pulang, sebab hasilnya saya yakin tidak ada manfaatnya kepada masyarakat secara langsung," tegas Mustofa.
Mustofa minta kepada anggota dewan yang saat kini sedang kunker, nanti mereka harus memberikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada masyarakat, baik laporan soal anggaran, kegiatan di sana, maupun kontribusinya kepada pemerintah dan masyarakat.
Mustofa menegaskan, kunker DPRD selama ini tidak pernah ada LPJ yang disampaikan kepada masyarakat, sehingga anggaran maupun hasil dari kunker tidak pernah jelas. "Kami minta harus ada LPJ, karena selama kunker tidak ada LPJ yang disampaikan secara transparan kepada masyarakat," tegas Mustofa.
Dwijo Sofiyanto, anggota Komisi A, DPRD Kabupaten Pekalongan, ketika dikonfirmasi via seluler mengatakan dirinya saat ini sedang di Batam untuk melakukan kunker dalam rangka melihat potensi, baik alam maupun teknologi yang bisa dikembangkan di Kabupaten Pekalongan. "Saya dari Komisi A sekarang di Batam, sedangkan Ketua Komisi A, Riswadi Rieswood tidak ikut, kunker ini tak jauh berbeda dengan kunker di Jakarta," katanya.
Ketua DPRD Kab Pekalongan H Asih Kolbihi, ketika dikonfirmasi membenarkan adanya Kunker anggota Komisi A dan Komisi C ke Pulau Batam. Menurutnya kunjungan tersebut dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pekalongan. "Ya ada kunker ke Batam, Komisi A dan C, kalau ada kritik silahkan, tulis saja, kunker itu untuk meningkatkan PAD," jawabnya singkat.
